FAKTANASIONAL.NET – Usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan fungsi pusat pemerintahan baru tersebut.
Langkah ini dipandang perlu guna menjawab dinamika pro-kontra yang selama ini menyertai pembangunan mega proyek di Kalimantan Timur tersebut.
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat adanya pergeseran narasi terkait pemanfaatan IKN.
Menurutnya, fokus publik kini beralih dari sekadar menolak pembangunan ke arah desakan agar fasilitas yang sudah ada segera difungsikan.
“Sekarang ada dorongan agar segera dimanfaatkan supaya tidak mubazir,” kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Selasa (31/3/2026).
Menghindari Proyek Terbengkalai
Adi menyoroti aspek finansial yang sangat besar dalam pembangunan IKN.
Anggaran negara yang telah terserap tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga akan terus mengalir untuk biaya perawatan infrastruktur yang telah berdiri.
Kondisi inilah yang memicu munculnya gagasan agar pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden, segera hadir secara fisik dan menjalankan roda pemerintahan dari sana.
Hal ini dianggap sebagai kunci agar IKN tidak berakhir menjadi proyek yang terbengkalai.
