FAKTANASIONAL.NET – Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus bergulir di meja hijau. Pada Jumat, 10 April 2026, KPK menyatakan bahwa saat ini prioritas penyidik adalah mendalami peran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji.
Hal ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana distribusi 10.000 kuota tambahan yang diduga menyimpang dari aturan awal antara haji reguler dan khusus.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa fokus pada biro haji bertujuan untuk memahami mekanisme lapangan.
Penyidik ingin membongkar mengapa ada jamaah yang bisa berangkat pada tahun yang sama saat membayar (T0), padahal seharusnya mengantre bertahun-tahun.
