FAKTANASIONAL.NET – Dalam analisis organisasi, kunci sukses suatu kebijakan sebenarnya terletak pada keseimbangan antara seberapa rumit tugas yang diberikan dan seberapa mampu organisasi tersebut menjalankannya.
Jika kita melihat desain Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, model ini secara alami menciptakan kerumitan operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan koperasi tradisional pada umumnya.
Masalahnya bukan sekadar soal banyaknya tugas yang harus dikerjakan, tetapi juga karena jenis tugasnya sangat beragam dan membutuhkan keahlian yang berbeda-beda.
Saat ini, Kopdes Merah Putih tidak hanya mengurus hasil tani dan sembako, tetapi juga harus mengelola cold storage untuk menjaga kesegaran pangan, mengoperasikan apotek, hingga membuka layanan klinik kesehatan. Selain itu, mereka masih dibebani tugas logistik, penyaluran bansos, dan layanan keuangan.
Karena setiap unit usaha ini punya aturan, standar prosedur, dan risiko yang berbeda, beban koordinasi di dalam koperasi pun melonjak sangat tajam.
Secara teori, jika kerumitan tugas terus ditambah tanpa meningkatkan kemampuan pengelolanya, maka akan terjadi penumpukan beban koordinasi atau coordination overload. Organisasi akhirnya kehabisan energi hanya untuk mengurus hubungan antar unit usaha, yang ujung-ujungnya malah membuat kinerja tiap unit menjadi tidak efisien.
Di tingkat desa, masalah ini semakin berat karena adanya keterbatasan mendasar, seperti kurangnya pengalaman manajemen bisnis lintas sektor, rendahnya literasi manajerial, serta sistem pembukuan yang masih lemah.
Bayangkan, satu koperasi desa harus paham sekaligus soal manajemen rantai dingin yang butuh kontrol suhu ketat, aturan distribusi obat di apotek yang sangat kaku, hingga standar medis di klinik. Tuntutan kompetensi seperti ini jelas jauh melampaui kemampuan rata-rata lembaga di desa saat ini.
Ketidakseimbangan ini memicu risiko kegagalan yang bisa menjalar ke seluruh sistem. Sebagai contoh, jika pengelola gagal menjaga suhu di cold storage, komoditas akan rusak dan koperasi rugi besar.
Di unit apotek, salah distribusi obat bisa berakibat fatal bagi kesehatan warga dan berujung pada masalah hukum. Begitu juga di klinik, jika tenaga medis kurang atau pelayanan buruk, risiko malpraktik bisa muncul.
