FAKTANASIONAL.NET – Kita perlu bicara jujur soal isu “dana nasabah bank dipakai buat program Makan Bergizi Gratis (MBG)”.
Kalau cuma melihat penjelasan formal otoritas, memang benar program senilai Rp335 triliun pada 2026 ini diambil dari APBN, bukan langsung menyedot saldo di rekening tabungan masyarakat.
Secara hukum, uangnya berasal dari pajak dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Jadi, klaim bahwa pemerintah “merampok” uang nasabah untuk bagi-bagi makan siang itu secara teknis salah besar.
Tapi, apakah itu berarti uang nasabah benar-benar “aman” dari pusaran proyek raksasa ini? Jangan senang dulu.
Di sinilah letak permainan sistemnya yang harus kita kritisi habis-habisan. Mari kita bongkar.
Menurut website DJJPR Kementerian Keuangan, SBN merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara sebagai salah satu cara untuk membiayai kebijakan dan programnya, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara.
Siapa pembeli utama SBN yang diterbitkan pemerintah untuk menambal defisit anggaran atau membiayai programnya? Jawabannya adalah bank-bank besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Nah, dari mana bank punya duit buat beli surat utang negara tadi? Ya, dari Dana Pihak Ketiga (DPK), alias uang tabungan, deposito, dan giro milik masyarakat.
Jadi, meskipun secara administratif tidak ada pemotongan saldo, secara sistem uang yang Anda simpan di bank justru diputar oleh perbankan untuk membiayai utang pemerintah.
Ada hubungan “bawah tangan” yang tidak bisa dibantah antara tabungan publik dan pembiayaan program negara.
Efeknya buat rakyat? Jelas bukan main-main. Ketika perbankan terlalu sibuk menyetor uang ke pemerintah lewat pembelian SBN yang risikonya nol, mereka otomatis jadi makin malas menyalurkan kredit ke sektor riil.
Inilah yang disebut crowding-out effect. Pemerintah “menyerobot” jatah pinjaman yang seharusnya bisa mengalir ke UMKM, industri, atau kredit rumah tangga.
Dengan MBG yang menyedot hampir 9% total belanja negara, jangan kaget kalau nanti pinjaman modal buat usaha kecil jadi makin sulit atau bunganya makin mahal karena likuiditas perbankan tersedot ke lubang anggaran pemerintah yang haus dana.
