JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Legitimasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di platform media sosial TikTok mulai runtuh.
Analis dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra, membunyikan alarm serius bagi Pemerintah, karena data terbaru dari Databoks Katadata mengenai tren sentimen para Tiktoker terhadap anggaran Program MBG periode April hingga Mei 2026.
Hasil analisis Katadata Insight Center menunjukkan bahwa mayoritas percakapan publik, yakni sebesar 73,82%, bernada negatif, sementara sentimen positif hanya mencapai 15,33%, dan sisanya sebesar 10,85% bersifat netral.
“Angka ini merefleksikan bahwa hampir tiga perempat diskusi publik di TikTok didominasi oleh kritik tajam dan kecurigaan mendalam terhadap tata kelola anggaran program tersebut,” kata Hamdi.
Pria berkepala plontos itu menyebut fenomena negatif tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai kritik sporadis belaka.
“Dalam ekosistem digital kontemporer, dominasi sentimen negatif yang melampaui ambang 70% pada platform berbasis algoritma seperti TikTok telah membentuk persepsi kolektif yang solid di tengah masyarakat,” tegas Hamdi.
Hal yang mengkhawatirkan, lanjut Hamdi, adalah pergeseran narasi di mana MBG kini mulai dipandang bukan sekadar program pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan simbol ketimpangan distribusi anggaran negara.
Menariknya, resistensi publik sebenarnya tidak ditujukan pada substansi atau tujuan moral dari pemberian makan bergizi bagi anak-anak. Publik secara umum menerima visi kemanusiaan di balik program ini.
“Namun, titik didih kemarahan masyarakat telah bergeser dari pertanyaan mengenai relevansi program menjadi gugatan atas besarnya alokasi anggaran ratusan triliun rupiah yang tidak dibarengi dengan efektivitas di lapangan,” ungkap Hamdi.
Pria berkumis tipis itu menilai, sentimen negatif dipicu oleh berbagai isu krusial, mulai dari dugaan pemborosan anggaran, pengadaan barang non-esensial, indikasi penggelembungan harga (markup), hingga rendahnya kualitas makanan yang memicu kasus keracunan.
“Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa yang sedang mengalami degradasi saat ini bukanlah legitimasi moral program, melainkan legitimasi tata kelolanya. Gitu loh,” tandas Hamdi.
Secara sosiopolitik, runtuhnya kepercayaan terhadap tata kelola jauh lebih berbahaya. Pengalaman global membuktikan bahwa program sosial sering kali tumbang bukan karena manfaatnya hilang, melainkan saat publik meyakini bahwa anggaran negara lebih banyak terserap oleh ekosistem pengelola dibandingkan oleh penerima manfaat.
