FAKTANASIONAL.NET – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikritisi masyarakat. Pada 17 Juni 2026, sekitar 1.500 mahasiswa di Jawa Timur menggelar demonstrasi di Surabaya, menuntut penghentian MBG.
Pada 20–22 Juli 2026 ada demo MBG di Jakarta. MBG disoroti massa bersama persoalan ekonomi dan isu hukum.
Mengapa MBG selalu menjadi objek demonstrasi?
Jawabannya tentu tidak sederhana.
MBG memiliki tujuan yang mudah dipahami: membantu pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Secara prinsip, tujuan tersebut sulit ditolak.
Tetapi kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat.
Kebijakan harus dinilai dari hasilnya.
Sebuah program dapat memiliki tujuan sangat baik, tetapi pelaksanaannya bisa saja menghadapi persoalan.
Pertanyaan kritisnya antara lain: apakah makanan benar-benar bergizi? Apakah distribusinya tepat sasaran? Apakah kualitas makanan terjamin? Apakah anggarannya efisien? Apakah pelaksanaannya tidak mengganggu program pendidikan atau kesehatan lain? Apakah daerah memiliki kemampuan mengelolanya?
Pertanyaan tersebut bukan berarti menolak MBG. Justru sebaliknya.
Jika masyarakat menginginkan MBG berhasil, masyarakat berhak mempertanyakan pelaksanaannya.
Di sinilah pemerintah seharusnya membedakan antara kritik terhadap tujuan program dan kritik terhadap pelaksanaan program.
Menolak semua kritik dengan mengatakan bahwa pengkritik tidak peduli terhadap gizi anak, adalah cara berpikir yang berbahaya.
Sebab seseorang dapat sangat peduli terhadap gizi anak tetapi sekaligus mempertanyakan cara pemerintah menggunakan anggaran.
Seseorang dapat mendukung pemberian makanan bergizi kepada siswa tetapi menolak apabila kualitas makanan buruk. Bahkan beracun.
Seseorang dapat mendukung program sosial tetapi meminta agar pelaksanaannya transparan.
Itu bukan kontradiksi. Justru itulah demokrasi.
Masalahnya, program pemerintah sering diperlakukan seperti produk politik.
Jika seseorang mendukung pemerintah, ia dianggap harus mendukung program. Jika seseorang mengkritik pemerintah, ia dianggap menolak semua program.
Padahal masyarakat tidak harus memilih antara “mendukung semuanya” atau “menolak semuanya”.
Masyarakat dapat mengatakan: “Tujuannya bagus, tetapi pelaksanaannya perlu diperbaiki.”
Kalimat sederhana tersebut seharusnya menjadi budaya baru dalam kritik kebijakan publik.
Pemerintah juga perlu membuka data. Berapa biaya sebenarnya? Berapa jumlah penerima? Berapa banyak dapur atau unit penyedia makanan? Berapa kasus makanan bermasalah? Berapa tingkat pemborosan?
Bagaimana pengawasan kualitas dilakukan? Berapa persen bahan pangan berasal dari petani, peternak, nelayan, atau produsen lokal?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada perang komentar antara pendukung dan penentang pemerintah di media sosial.
