KITA sedang melihat ironi yang sulit ditertawakan. Di satu sisi, warga Kalimantan Tengah harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean SPBU demi mendapatkan Pertalite.
Di sisi lain, ketika persoalan itu sampai ke depan kamera, publik justru disuguhi komunikasi yang dianggap berputar-putar.
Pada Minggu, 13 September 2026, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan keterangan terkait persoalan BBM di tengah situasi karhutla.
Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan, terutama karena gaya penyampaiannya yang dipenuhi jeda dan pengulangan kata seperti “apa namanya”.
Masalahnya bukan sekadar soal seseorang berbicara dengan terbata atau membutuhkan waktu untuk menyusun kalimat.
Yang menjadi persoalan adalah apa yang ditangkap publik dari komunikasi seorang pemimpin ketika masyarakat sedang berada dalam tekanan.
Antrean BBM bukan sekadar pemandangan kendaraan yang mengular. Di balik satu kendaraan yang menunggu, ada pekerja yang terlambat, pedagang yang kehilangan waktu, keluarga yang harus mengeluarkan biaya tambahan, dan masyarakat yang akhirnya terpaksa mencari BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Sejumlah pemberitaan juga mencatat antrean Pertalite di Palangka Raya dan dorongan agar distribusi BBM bersubsidi diawasi lebih ketat.
Pemerintah daerah menyatakan persoalan tersebut perlu dievaluasi bersama pihak terkait, termasuk Pertamina.
Dalam keadaan normal, gaya komunikasi seorang pejabat mungkin hanya menjadi soal selera. Tetapi ketika masyarakat sedang menghadapi krisis, publik membutuhkan sesuatu yang lebih konkret: apa masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, apa yang dilakukan, dan kapan hasilnya bisa dirasakan.
Apalagi Kalteng sedang berada dalam status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.
