FAKTANASIONAL.NET – Percepatan transisi dari energi fosil menuju pemanfaatan tenaga listrik dinilai sangat mendesak agar posisi tawar dan daya saing ekonomi Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Vietnam.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah, dalam sebuah forum diskusi media yang diadakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Imaduddin menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sekadar agenda transisi energi ramah lingkungan, melainkan instrumen vital dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro. Menurutnya, target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus ditopang oleh transformasi struktur energi—dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju ekspansi penggunaan listrik di berbagai sektor produktif.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas investasi yang masuk ke dalam negeri. Strategi pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada besaran nominal investasi semata, melainkan harus dipastikan mampu memberikan dampak langsung terhadap perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Buat apa nilai investasi tinggi kalau tidak menghasilkan lapangan kerja?” ujar Imaduddin.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa kelambanan dalam mengadopsi ekosistem industri berbasis listrik akan membuat Indonesia tertinggal jauh di kancah regional.
Berdasarkan kajian dan data yang dipaparkan, percepatan elektrifikasi diyakini mampu memantik kemunculan sektor-sektor ekonomi baru yang berorientasi pada produktivitas tinggi. Langkah ini diproyeksikan dapat menyerap serta menciptakan puluhan ribu kesempatan kerja baru di tengah masyarakat.
Upaya ini dinilai sejalan dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan fokus pembangunan pada hilirisasi komoditas, perluasan pasar ekspor, penguatan investasi, serta peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Momentum percepatan ini sendiri mulai didorong melalui peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) oleh pemerintah pada 25 Agustus 2026 lalu.
Hasil riset kolaboratif antara IESR bersama Energy Transitions Commission (ETC), INDEF GTI, dan Systemiq yang tertuang dalam laporan bertajuk Powering Indonesia’s Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core memperkuat argumen tersebut.
Kajian itu mengindikasikan bahwa penguatan elektrifikasi yang ditopang oleh PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai berpotensi mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) riil secara langsung hingga 160 miliar dolar AS. Angka tersebut setara dengan kisaran 8 hingga 10 persen dari total PDB nominal Indonesia pada tahun 2026.
Dengan demikian, pengintegrasian energi terbarukan dan elektrifikasi menyeluruh dipandang sebagai strategi jangka panjang yang krusial untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadikan struktur perekonomian nasional jauh lebih kompetitif di masa depan.(sak)











