100 Hari Sudaryono Pimpin BGN: 137 Kepala SPPG Dicopot, Pengawasan MBG Diperketat

FAKTANASIONAL.NET – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan sejumlah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 100 hari kepemimpinannya. Pengawasan dapur diperketat, sanksi terhadap pelanggaran diperkuat, dan transparansi tata kelola menjadi perhatian utama.

Sudaryono dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7/2026) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Sejak menjabat, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan MBG secara transparan dan akuntabel. Dia juga menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap korupsi maupun penyelewengan anggaran.

“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang,” kata Sudaryono, dikutip Kamis (29/10/2026).

BGN mewajibkan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir di dapur mulai pukul 02.00 hingga 08.00 WIB. Mereka juga harus menambah dua jam kerja saat penerimaan bahan baku pada sore hari.

Kepala SPPG bertanggung jawab memastikan seluruh proses, mulai dari penyimpanan bahan, memasak hingga pemorsian, berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Penggunaan sarung tangan dan penutup kepala turut diwajibkan untuk menjaga kebersihan makanan.

BGN menetapkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi kepala SPPG yang tidak hadir selama 10 hari berturut-turut tanpa keterangan.

Pengawasan juga diperkuat melalui rapat virtual tanpa latar belakang virtual, integrasi CCTV dapur yang dapat dipantau pusat, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memonitor penerapan SOP.

Dalam evaluasi pelaksanaan program, sebanyak 137 kepala SPPG dicopot. Jawa Barat mencatat jumlah terbanyak, yakni 49 orang, disusul Lampung 26 orang, Jawa Timur 11 orang, Sumatera Utara 10 orang, Banten 10 orang, dan Jawa Tengah lima orang.

"Kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengi-pengi, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance," ucapnya.

Selain pengawasan, BGN menguji model penyajian MBG menggunakan sistem prasmanan melalui konsep central kitchen atau dapur terpusat. Model ini diharapkan membuat makanan lebih hangat dan segar ketika dikonsumsi siswa.

Sudaryono juga mendorong edukasi gizi masuk kurikulum sekolah melalui MBG. Siswa diharapkan memahami kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, sayur, dan buah.

"Diajarkan kenapa orang harus makan karbo, apa pentingnya karbohidrat, kenapa orang harus makan sayur, apa pentingnya buah, vitamin, mineral, kenapa mesti protein. Satu orang itu makan protein harus berapa dalam speknya, itu harus diajarkan," paparnya.

BGN turut melarang dapur MBG menggunakan barang bersubsidi, termasuk gas elpiji 3 kilogram, MinyaKita, dan beras SPHP. Pelanggaran dapat berujung penutupan permanen.

Sudaryono juga meminta pembelian bahan pangan mengikuti Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP), sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal.

Menurutnya, keberhasilan MBG harus memastikan anak-anak memperoleh makanan aman dan cukup gizi, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Dengan satu syarat: semua bahannya itu harus juga benar. Ya kan masalah standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain itu kan karena memang selain cara ngolahnya, kan ada juga dari bahan bakunya yang barangkali itu tadi, tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya kualitasnya enggak bagus," tutupnya.[dit]