18 Gubernur Geruduk Kemenkeu, Purbaya Akui Banyak Keluhan soal Pemotongan Dana Daerah

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah keluhan yang disampaikan para kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Sedikitnya 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) datang langsung menemui Menkeu untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang tercantum dalam RAPBN 2026.

“Kalau para gubernur maunya semua ditanggung saya. Tapi kita harus lihat kemampuan APBN. Ekonomi kan melambat dalam sembilan bulan terakhir. Jadi, kalau minta tambahan sekarang, jelas belum bisa,” kata Purbaya dalam konferensi pers usai pertemuan.

Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengeluhkan minimnya infrastruktur dasar, termasuk tidak adanya jembatan penghubung antarwilayah. Warga setempat bahkan banyak memenuhi kebutuhan dari Malaysia karena keterisolasian wilayah.

“Pemprov Kaltara minta bantuan sekitar Rp150 miliar. Nanti saya akan koordinasikan dengan Kementerian PUPR,” ujarnya.

Menurut Purbaya, keluhan para gubernur terkait pemangkasan anggaran daerah dapat dipahami. Namun ia menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau pemerintah daerah dari dulu bisa kelola dengan baik, anggarannya enggak akan bocor ke sana-sini. Banyak yang meleset realisasinya,” ujarnya menyinggung.

Menkeu menambahkan, dirinya akan melakukan evaluasi ulang kondisi fiskal nasional pada pertengahan triwulan II tahun 2026. Jika pendapatan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara menunjukkan tren positif, Purbaya membuka peluang untuk kembali menaikkan alokasi dana ke daerah.

“Kalau penerimaan pajak naik dan enggak ada kebocoran, pasti akan kita bagi lagi ke daerah,” tegasnya.

Sebagai pejabat baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto, Purbaya juga meminta pemerintah daerah memperbaiki citra dan tata kelola mereka di mata pemerintah pusat.

“Citra pemda di mata pemerintah pusat itu kurang bagus. Kalau bisa dibenahi, desentralisasi fiskal bisa berjalan lebih kuat lagi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut anggaran provinsinya telah dipotong hingga 25 persen dan meminta pemerintah pusat mengembalikan alokasi semula.

“Kami semua mengusulkan agar anggaran daerah tidak dipotong, karena beban di daerah sudah sangat besar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, yang menilai pemangkasan TKD berdampak langsung terhadap pembangunan dan pembayaran gaji pegawai.

“Kalau dana transfer tidak dikembalikan, kami berharap pemerintah pusat yang membayar gaji ASN di daerah,” kata Mahyeldi.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah semula hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk dana TKD, turun sekitar 29 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun. Namun setelah menerima berbagai masukan dari daerah, Purbaya memutuskan untuk menambah Rp43 triliun, sehingga total alokasi TKD naik menjadi Rp693 triliun.[zul]