Rocky Gerung: Saatnya Presiden Tegas, Jangan Terjebak Perjanjian Politik

FAKTA GROUP-Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden memiliki kewenangan penuh untuk melakukan monitor dan evaluasi (MONEV) terhadap jajaran pimpinan lembaga penegak hukum dan keamanan, mulai dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin, bahkan juga terhadap para mentri-mentri yang di nilai tak optimal bekerja membantu Presiden.

Menurut Rocky, persoalan tersebut bukanlah soal keberanian atau ketakutan Presiden, melainkan menyangkut moment dan kalkulasi politik dalam menjalankan pemerintahan.

"Presiden tidak mungkin takut. Beliau adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jika muncul anggapan demikian, maka yang dipertanyakan justru adanya komitmen atau perjanjian politik yang masih dijaga," ujar Rocky.

Namun demikian, Rocky menegaskan bahwa setiap kesepakatan politik memiliki batas waktu dan tidak boleh menjadi penghambat efektivitas pemerintahan.

"Perjanjian politik tidak boleh bersifat permanen. Ketika setelah dua tahun ternyata kesepakatan itu justru membatasi ruang gerak Presiden dalam memimpin secara efektif, maka sudah saatnya perjanjian tersebut dievaluasi, bahkan dibongkar demi kepentingan pemerintahan dan rakyat," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky sebagai pandangannya mengenai pentingnya independensi Presiden dalam mengambil keputusan strategis, termasuk terhadap jajaran pimpinan lembaga negara, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif sesuai mandat konstitusi.(Van)