75 Persen Publik Stres akibat Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran

PEMIMPIN seharusnya menjadi sumber harapan, bukan alasan bagi rakyat untuk terus diliputi kecemasan.

Kekuasaan semestinya menghadirkan kepastian, bukan menambah beban pikiran masyarakat yang setiap hari berjuang menghadapi kehidupan.

Namun, hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan menghadirkan pertanyaan serius tentang hubungan pemerintah dan masyarakat.

Sebanyak 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Angka tersebut disampaikan Direktur Utama CELIOS, Bhima Yudhistira, pada Senin, 12 Oktober 2026. Survei itu juga mencatat 67 persen responden merasa stres akibat perilaku Presiden Prabowo.

Temuan tersebut memperoleh perhatian dari jurnalis Dandhy Laksono.

Melalui unggahan di media sosial X pada Selasa, 13 Oktober 2026, ia menulis satire yang tajam: “Pemimpin sumber inspirasi ❌. Pemimpin sumber stres ✅.”

Kalimat itu singkat, tetapi menyimpan pertanyaan yang tidak sederhana.

Jika sebagian besar responden mengaku mengalami tekanan akibat kebijakan pemerintah, apa yang sesungguhnya sedang berlangsung dalam hubungan antara penguasa dan rakyatnya?

Pertanyaan ini layak dijawab melalui evaluasi, bukan kemarahan. Kritik publik juga tidak semestinya langsung dianggap sebagai kebencian terhadap pemerintah.

Sebaliknya, kritik perlu diperlakukan sebagai salah satu instrumen penting untuk mengukur apakah kekuasaan masih berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Ketika Kebijakan Pemerintah Menjadi Beban Pikiran Rakyat

Penelitian dibagi menjadi kelompok masyarakat umum dan kelompok ahli.

Untuk kelompok ahli, peneliti menggunakan metode snowball sampling. CELIOS juga menyatakan bahwa instrumen penelitian melewati pengujian validitas, reliabilitas, serta penelaahan eksternal.

Meski demikian, hasil survei perlu dibaca secara proporsional. Angka 75 persen menggambarkan jawaban responden yang diteliti, bukan secara otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia.

Penilaian yang lebih menyeluruh membutuhkan pemahaman tentang metode sampling setiap kelompok, komposisi responden, dan cara hasil kedua kelompok dianalisis.

Kehati-hatian metodologis tersebut tidak berarti persoalan yang diangkat boleh diabaikan.

Justru, temuan ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk menguji bagaimana kebijakan pemerintah dirasakan oleh masyarakat.

Stres publik bukan persoalan yang dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian ekonomi, kekhawatiran terhadap pekerjaan, tekanan biaya hidup, serta kebingungan menghadapi perubahan kebijakan dapat memengaruhi rasa aman seseorang.

Namun, faktor-faktor tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai penyebab hasil survei tanpa bukti khusus yang menghubungkannya.

Di sinilah pemerintah perlu menunjukkan keseriusannya. Kebijakan tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran, banyaknya program, atau kemeriahan peluncuran.

Pemerintah juga harus mengukur dampaknya terhadap kehidupan nyata: apakah masyarakat merasa lebih aman, apakah kebutuhan dasar semakin terjangkau, dan apakah masa depan terasa lebih pasti?

Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang diumumkan dari podium kekuasaan.

Ukurannya juga terletak pada pengalaman masyarakat ketika menghadapi kenyataan setelah pidato selesai.

Rakyat tidak hidup dari slogan. Mereka hidup dari penghasilan, kesempatan kerja, pelayanan publik, pendidikan yang layak, serta kepastian bahwa aturan tidak berubah tanpa penjelasan yang masuk akal.

Jika sebuah kebijakan dirancang untuk kepentingan masyarakat, pemerintah berkewajiban menjelaskan manfaatnya secara terbuka.

Jika pelaksanaannya menimbulkan persoalan, evaluasi harus dilakukan tanpa menunggu kemarahan publik membesar.

Dan jika kebijakan terbukti merugikan kelompok tertentu, keberanian untuk memperbaikinya jauh lebih penting daripada mempertahankan citra bahwa pemerintah selalu benar.

Kekuasaan yang sehat tidak alergi terhadap koreksi. Sebaliknya, kekuasaan yang terus-menerus membela diri berisiko kehilangan kemampuan mendengar persoalan yang sebenarnya.

Prabowo-Gibran Harus Berani Mengukur Keberhasilan dari Pengalaman Rakyat

Bukan untuk menyimpulkan bahwa seluruh kebijakan pemerintah gagal, melainkan untuk memeriksa apakah arah kebijakan dan cara kepemimpinan telah menjawab kebutuhan masyarakat.

Angka 75 persen tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua kebijakan pemerintah keliru.

Namun, angka tersebut cukup penting untuk mendorong pertanyaan yang tidak boleh dihindari: mengapa begitu banyak responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan yang dibuat pemerintah?

Pertanyaan itu menuntut jawaban berbasis data. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat, mendengarkan kelompok pekerja, pelaku usaha kecil, mahasiswa, akademisi, serta kelompok rentan yang merasakan langsung dampak kebijakan publik.

Evaluasi juga harus melampaui survei opini. Pemerintah perlu memeriksa indikator ekonomi rumah tangga, kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, akses pendidikan, kondisi ketenagakerjaan, serta efektivitas program yang telah dijalankan.

Dengan begitu, kritik dapat diterjemahkan menjadi agenda perbaikan yang terukur.

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga perlu memahami bahwa kepercayaan publik tidak tumbuh hanya karena popularitas atau dukungan politik.

Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, transparansi, kemampuan mengakui kekurangan, dan kesediaan mengubah keputusan ketika bukti menunjukkan perlunya perbaikan.

Di sisi lain, masyarakat tidak boleh kehilangan ruang untuk bertanya. Dalam demokrasi, warga negara bukan sekadar penerima kebijakan, apalagi penonton yang diminta bertepuk tangan setiap kali pemerintah mengumumkan program baru.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui alasan suatu keputusan dibuat, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risikonya, dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan hasilnya.

Pers juga mempunyai peran penting dalam menguji klaim kekuasaan. Kritik jurnalistik, satire, dan perdebatan publik bukan gangguan yang harus dibungkam, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan demokratis.

Selama disampaikan secara bertanggung jawab, kritik membantu mencegah kekuasaan berjalan tanpa pemeriksaan.

Tentu, pemerintah tidak dapat menjamin bahwa setiap kebijakan akan menyenangkan semua orang.

Setiap keputusan publik memiliki konsekuensi, dan sebagian perubahan mungkin membutuhkan pengorbanan.

Namun, pemerintah wajib menjelaskan alasan, membuktikan manfaat, serta memastikan beban yang muncul tidak dibebankan secara tidak adil kepada masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang benar atau siapa yang salah.

Persoalannya adalah apakah pemerintah bersedia menjadikan pengalaman rakyat sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai ancaman terhadap kehormatan penguasa.

Satire Dandhy Laksono tentang pemimpin sebagai sumber stres mungkin terdengar menggelitik.

Namun, di balik kalimat tersebut terdapat pertanyaan serius mengenai kualitas kepemimpinan dan kesehatan hubungan antara negara dan warga.

Prabowo-Gibran masih memiliki ruang untuk menjawab kritik itu melalui kebijakan yang lebih terbuka, komunikasi yang lebih jujur, dan evaluasi yang dapat diperiksa publik.

Jawaban terbaik bukanlah membantah setiap kritik, melainkan menunjukkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa sering namanya dipuji, melainkan seberapa jauh kebijakannya membantu rakyat menjalani kehidupan dengan lebih aman, layak, dan bermartabat.

Kekuasaan boleh memiliki rencana besar, tetapi rakyat berhak menilai hasilnya. Pemerintah boleh meminta kepercayaan, tetapi kepercayaan tidak dapat dipaksakan. Ia harus dibuktikan, dijaga, dan diperjuangkan melalui tindakan nyata.

Dan ketika hasil survei menghadirkan sinyal ketidaknyamanan publik, sikap paling bijaksana bukanlah menutup telinga. Justru, itulah saatnya pemerintah berhenti sejenak, mendengarkan, lalu bertanya dengan jujur: apakah kebijakan yang kami buat benar-benar meringankan kehidupan rakyat, atau justru menambah beban yang harus mereka tanggung?[dit]