81 Tahun Merdeka: Saatnya Pejabat Menjadi Pahlawan Integritas

DELAPAN puluh satu tahun lalu, para pendiri Republik berjuang agar bangsa Indonesia memiliki pemerintahan sendiri. Mereka mempertaruhkan harta, keluarga, bahkan nyawa agar keputusan mengenai masa depan bangsa tidak lagi ditentukan pemerintah kolonial.

Ironis apabila setelah pemerintahan itu berada di tangan bangsa sendiri, sebagian kekuasaan justru digunakan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, atau jaringan politiknya.

Inilah salah satu renungan penting ketika Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Jika generasi 1945 menghadapi kolonialisme, generasi pejabat Indonesia sekarang menghadapi perjuangan yang berbeda: menjaga Republik agar tidak dijajah oleh korupsi, keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Medan perjuangannya memang berubah. Tidak ada lagi tentara kolonial yang harus dihadapi. Tidak ada lagi markas penjajah yang harus direbut. Namun, ada godaan kekuasaan, transaksi proyek, gratifikasi, konflik kepentingan, nepotisme, manipulasi anggaran, jual-beli jabatan, serta penyalahgunaan kewenangan yang harus dilawan setiap hari. Karena itu, Indonesia memerlukan bentuk kepahlawanan baru: pahlawan integritas.

Kemerdekaan Menghasilkan Amanah

Kemerdekaan tidak boleh dipahami sekadar sebagai pergantian penguasa kolonial menjadi penguasa nasional. Kemerdekaan mempunyai makna jauh lebih mendasar: bangsa Indonesia memperoleh hak mengatur negara sendiri agar kekuasaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Dengan perspektif seperti itu, jabatan publik sebenarnya bukanlah hadiah. Jabatan bukan pula fasilitas untuk memperluas kekayaan pribadi. Jabatan adalah amanah.

Menteri memperoleh kewenangan karena negara mempercayakan sebagian kekuasaannya. Gubernur, bupati dan wali kota memperoleh mandat agar mengurus masyarakat di daerah. Aparatur Sipil Negara diberi gaji dan kewenangan administratif untuk memberikan pelayanan.

Anggota Polri memperoleh otoritas penegakan hukum untuk menjamin keamanan masyarakat. Prajurit TNI diberikan kekuatan dan persenjataan negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan bangsa.
Demikian pula jaksa dan hakim.

Di tangan mereka terdapat kewenangan yang dapat menentukan nasib seseorang dan sekaligus menentukan apakah rakyat masih percaya terhadap hukum. Maka semakin tinggi sebuah jabatan, seharusnya semakin besar pula kesadaran tentang pertanggungjawabannya.

Di sinilah konsep public trust menjadi penting. Kekuasaan publik pada dasarnya adalah kekuasaan yang dititipkan. Pejabat hanya memegangnya untuk sementara. Rumah dinas, kendaraan dinas, anggaran kementerian, anggaran pemerintah daerah, kewenangan menerbitkan izin, kekuasaan menentukan proyek, semuanya bukan milik pribadi pejabat. Semuanya milik negara dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Data yang Seharusnya Membuat Kita Gelisah

Sayangnya, setelah lebih dari delapan dekade merdeka, korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar bangsa. Statistik penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diperbarui hingga Maret 2026 memberikan gambaran yang seharusnya membuat kita gelisah.

Sejak 2004, KPK mencatat 42 kepala lembaga atau kementerian, 31 gubernur, 183 wali kota/bupati dan wakilnya, 371 anggota DPR/DPRD, serta 458 pejabat eselon I sampai IV dalam statistik pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan. Secara keseluruhan terdapat 1.996 pelaku dalam statistik profesi/jabatan tersebut.

Angka itu bukan sekadar deretan statistik. Di belakangnya ada uang publik. Ada proyek yang mungkin tidak selesai sebagaimana mestinya. Ada pelayanan publik yang terganggu. Ada masyarakat yang kehilangan hak. Ada kepercayaan terhadap lembaga negara yang terkikis.

KPK bahkan menyatakan pada November 2025 bahwa 51 persen perkara yang ditanganinya berasal dari lingkungan pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Dari 1.666 perkara yang disebutkan saat itu, sebanyak 854 melibatkan pejabat daerah. Masalahnya berarti tidak cukup dijelaskan sebagai perilaku beberapa “oknum”.

Korupsi dapat menjadi risiko struktural ketika kekuasaan besar bertemu dengan pengawasan lemah, konflik kepentingan, biaya politik tinggi, budaya permisif dan hilangnya rasa malu.

Alarm lainnya datang dari dunia internasional. Corruption Perceptions Index 2025 dari Transparency International memberi Indonesia skor hanya 34 dari 100 dan menempatkannya pada peringkat 109 dari 182 negara. Skornya turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Survei Penilaian Integritas KPK 2025 juga menunjukkan pekerjaan rumah yang berat. KPK menyebut skor integritas nasional masih berada dalam kawasan rentan. Dalam evaluasinya, KPK menyoroti antara lain konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, suap dan pungutan liar sebagai sejumlah titik yang memerlukan perhatian serius Semua data tersebut mengingatkan kita: kemerdekaan politik belum otomatis melahirkan kemerdekaan dari korupsi.

Dari Pahlawan Perang ke Pahlawan Integritas

Bangsa ini selama puluhan tahun menghormati para pahlawan yang mengangkat senjata melawan penjajah. Itu memang seharusnya dilakukan karena tanpa keberanian mereka tidak akan ada Republik Indonesia seperti sekarang. Namun setiap zaman memiliki medan perjuangannya sendiri.

Pada 2026, seorang menteri dapat menjadi “pahlawan” ketika mampu menolak tekanan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan keluarga, partai atau jaringan bisnis.

Seorang gubernur, bupati atau wali kota dapat menjadi pahlawan integritas ketika berani mengatakan tidak kepada pengusaha yang menawarkan keuntungan pribadi sebagai imbalan proyek pemerintah. Seorang ASN dapat menjadi pahlawan ketika menolak memanipulasi tender sekalipun diperintahkan atasannya.

Seorang anggota Polri dapat menunjukkan nasionalisme ketika menolak suap, pungutan liar, pemerasan atau perlindungan ilegal meskipun peluang itu berada di depan mata.

Seorang prajurit TNI menunjukkan kepahlawanan masa kini ketika tetap profesional, tidak menyalahgunakan kewenangan dan menjaga agar sumber daya negara yang berada dalam tanggung jawabnya benar-benar digunakan untuk kepentingan pertahanan nasional.

Seorang jaksa menjadi pahlawan ketika tuntutannya tidak dapat dibeli. Seorang hakim menjadi pahlawan ketika palunya tidak dapat ditawar dengan uang, kekuasaan ataupun tekanan politik.

Mereka mungkin tidak memperoleh patung di tengah kota. Nama mereka mungkin tidak masuk buku sejarah. Namun Republik membutuhkan orang-orang seperti ini setiap hari. Sebab mempertahankan negara tidak selalu dilakukan di medan perang. Negara juga dipertahankan di ruang rapat kementerian, ruang tender pemerintah daerah, kantor kepolisian, markas militer, kantor kejaksaan, ruang pengadilan dan meja pelayanan masyarakat.

Nasionalisme Bukan Hanya Upacara

Setiap Agustus, ruang publik Indonesia dipenuhi Merah Putih. Kantor pemerintah memasang umbul-umbul. Upacara diselenggarakan. Lagu-lagu perjuangan diperdengarkan. Para pejabat berbicara tentang nasionalisme dan pengabdian.

Semua simbol itu penting. Bangsa memerlukan ingatan kolektif mengenai perjuangan kemerdekaan. Tetapi nasionalisme tidak boleh berhenti pada simbol. Cinta Indonesia seharusnya terlihat dari cara seseorang memperlakukan kekuasaan.

Menjaga satu rupiah uang negara adalah nasionalisme karena uang itu berasal dari pajak masyarakat dan kekayaan negeri ini. Menolak gratifikasi adalah nasionalisme.

Menolak menitipkan keluarga dalam proyek negara adalah nasionalisme. Menyelenggarakan tender secara transparan adalah nasionalisme. Tidak menggunakan mobil, fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan pribadi juga merupakan nasionalisme.

Sebaliknya, sulit menyebut seseorang mencintai Republik apabila pada pagi hari ia mengikuti upacara kemerdekaan, tetapi siangnya mengatur proyek untuk memperoleh komisi pribadi. Nasionalisme harus mempunyai konsekuensi etis.

Kekuasaan Harus Memiliki Batas Moral

Indonesia tentu membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. KPK, kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan internal pemerintah, masyarakat sipil, pers dan masyarakat harus terus menjalankan fungsi kontrol.

Namun pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya mengandalkan ketakutan terhadap penjara. Ada sesuatu yang lebih mendasar, yakni batas moral di dalam diri pemegang kekuasaan.

Seorang pejabat seharusnya tidak mencuri uang negara bukan hanya karena takut ditangkap KPK. Ia tidak melakukannya karena menyadari bahwa mengambil uang publik berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya. Integritas bekerja justru ketika tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada auditor dan mungkin tidak ada orang lain yang melihat. Di situlah kualitas moral seorang pemimpin diuji.

Indonesia sudah memiliki banyak aturan, lembaga pengawasan dan prosedur administrasi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa orang-orang yang memegang kekuasaan mempunyai kesadaran bahwa jabatan memiliki batas. Kekuasaan bukan kesempatan. Kekuasaan adalah tanggung jawab.

Pahlawan yang Dibutuhkan Republik

Peringatan kemerdekaan karena itu seharusnya tidak hanya menjadi ritual mengenang kepahlawanan masa lalu. Kemerdekaan juga harus menjadi momentum bertanya: kepahlawanan seperti apa yang diperlukan Indonesia sekarang?

Generasi 1945 telah menjalankan tugas sejarahnya. Mereka mendirikan Republik dan menyerahkan sebuah negara merdeka kepada generasi berikutnya. Tugas generasi sekarang adalah memastikan Republik tidak kehilangan cita-citanya karena kerakusan orang-orang yang diberi amanah mengelolanya.

Indonesia pada usia 81 tahun sesungguhnya tidak kekurangan pejabat. Tidak kekurangan orang berpangkat. Tidak kekurangan gedung pemerintahan, kendaraan dinas, seremoni ataupun slogan mengenai pengabdian.

Yang dibutuhkan Indonesia adalah manusia-manusia yang tetap sederhana ketika memiliki kewenangan, tetap jujur ketika tersedia peluang untuk menyimpang, dan tetap berpihak kepada rakyat ketika kepentingan pribadi datang menggoda. Menjadi pejabat yang jujur mungkin tidak menghasilkan monumen. Namanya mungkin tidak disebut dalam pidato kenegaraan.

Tetapi ketika ia mampu menjaga uang rakyat, menolak suap, mencegah keluarganya memanfaatkan kekuasaannya, memperlakukan hukum secara adil dan meninggalkan jabatan tanpa memperkaya diri secara tidak sah, sesungguhnya ia telah menjalankan sebuah bentuk kepahlawanan.

Pada usia kemerdekaan ke-81, Republik tidak hanya membutuhkan orang yang mampu berkata, “Saya siap memimpin.”

Republik jauh lebih membutuhkan mereka yang setelah memperoleh kekuasaan masih mampu berkata kepada dirinya sendiri: “Ini milik rakyat, bukan milik saya.”

Penulis: Dr. Asep Setiawan (Jurnalis Senior, Akademisi, dan Dewan Pimbana Forum Pimred Multimedia Indonesia)