996 Ribu Ton Beras Siap Disalurkan Bapanas ke 33 Juta KPM Mulai Bulan Depan

FAKTANASIONAL.NET - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin sebanyak 997,2 ribu ton beras bantuan pangan tahap kedua siap disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Agustus 2026 secara sekaligus.

"Program prorakyat bantuan pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai salur secara one shoot atau secara sekaligus pada Agustus mendatang," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa.

Pernyataan ini disampaikannya di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (16/7/2026).

Total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM, masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi tiga bulan.

I Gusti Ketut Astawa meneruskan bantuan pangan tahap pertama telah tuntas dan dinilai telah berjalan optimal.

Jadi; pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua dengan fokus komoditas beras harus dapat semakin baik.

"Bantuan pangan tahap pertama kan sudah 99,7 persen. Selisih 0,3 persen yang belum, itu di wilayah Papua, lalu beberapa wilayah Sumatera dan Sulawesi. Namun secara prinsip untuk tahap pertama sudah bagus," ujarnya.

Realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari 2026 dan Maret 2026 telah berhasil menyasar ke 33,14 juta KPM atau 99,7%.

Total beras yang tersalurkan sebanyak 664,88 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter (kl).

Dengan realisasi bantuan pangan tahap pertama berupa beras 664,88 ribu ton ditambah target salur bantuan pangan tahap kedua yang 997,2 ribu ton menjadikan bantuan pangan tahun 2026 dapat mencapai total hingga 1,66 juta ton.

Angka itu telah meningkat hingga 133,83% dibandingkan realisasi bantuan pangan sepanjang 2025 dengan totalnya 710,78 ribu ton selama empat bulan alokasi.

I Gusti Ketut Astawa melanjutkan alokasi program bantuan pangan beras pada 2026 lebih banyak dibandingkan pada 2025.

Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk empat bulan alokasi, Juni-Juli dan Oktober-November.

"Untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan sebanyak lima bulan alokasi," ujarnya.

"Untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua pada 2026 berupa beras dengan alokasi tiga bulan telah diputuskan akan disalurkan secara sekaligus atau one shoot," tuturnya.

Pemerintah akan mengupayakannya dimulai pada Agustus mendatang setelah ada transfer Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Tahap kedua diputuskan akan disekaliguskan di bulan Agustus, mungkin bisa sampai lewat September karena kondisi geografis," ucapnya.

"Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog," ujarnya.

Proses yang sedang ditempuh saat ini adalah menunggu hasil reviu oleh Kementerian Keuangan terhadap pengajuan ABT.

Bapanas baru dapat menerbitkan penugasan kepada Perum Bulog setelah ABT tersedia. Ini juga merupakan rekomendasi perbaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami juga prosesnya sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang di reviu oleh Kementerian Keuangan," ucapnya.

"Kami tentu menunggu adanya anggaran di DIPA Badan Pangan Nasional. Setelah ada baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," ucapnya.

Bapanas optimis dengan bantuan pangan yang dimasifkan hampir 1 juta ton, ujar I Gusti Ketut Astawa, banyaknya akan memberikan faktor penekan harga beras di pasaran.

Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, maka tingkat inflasi pun juga akan dapat lebih terkendali.

"Bayangkan 33 juta KPM kali tiga bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," ucapnya.

Sejumlah kebijakan seperti bantuan pangan, kemudian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gerakan pangan murah (GPM) dapat mengendalikan harga dan inflasi, terutama dari komoditas beras.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan beras tidak menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar setelah pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga selama dua tahun terakhir.

Capaian ini merupakan hasil berbagai intervensi pemerintah melalui penguatan pasar murah, penyaluran cadangan beras pemerintah, dan sinergi antarlembaga dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan.

"Saya minta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mengaktifkan pasar murah dengan dukungan Bulog dan ID FOOD sebagai offtaker pangan agar stabilitas harga beras, ayam, dan telur tetap terjaga sekaligus mendukung kesejahteraan petani," ucapnya. (adm)