AGUSTUS BERBICARA

KETIKA jalanan menjadi ruang sidang rakyat. Ada masa ketika sebuah bangsa berbicara melalui gedung-gedung resmi.

Ada masa ketika keputusan lahir dari ruang rapat, dibicarakan dalam sidang, ditulis dalam dokumen, kemudian diumumkan kepada masyarakat sebagai sebuah kebijakan.

Tetapi ada pula masa ketika suara dari ruang-ruang itu terasa terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari.

Pada saat itulah jalanan mulai berbicara.

Agustus 2026 memberi kita pemandangan semacam itu.

Di bulan ketika Indonesia seharusnya merayakan kemerdekaan dengan bendera yang berkibar dan pidato-pidato tentang perjuangan, jalanan justru dipenuhi suara kegelisahan.

Dari Makassar sampai Medan, dari Papua Tengah hingga Jakarta, masyarakat membawa persoalan masing-masing ke ruang publik.

Ada warga yang menolak pembangunan PLTSa karena mengkhawatirkan lingkungan dan kesehatan.

Ada peternak ayam dan telur yang berhadapan dengan harga jual yang jatuh ketika biaya pakan justru meningkat.

Ada buruh yang meminta kepastian upah dan perlindungan di tengah perubahan dunia kerja.

Ada masyarakat adat yang mempertahankan wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari hak ulayat.

Ada mahasiswa yang mempertanyakan arah pemerintahan.

Dan pada 27 Agustus, Gedung DPR RI menjadi titik temu berbagai keresahan: pemberantasan korupsi, RUU Perampasan Aset, kesejahteraan buruh, tata kelola pemerintahan, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis.

Kemudian malam tiba.

Negosiasi gagal.

Massa bertahan.

Water cannon dikerahkan.

Gas air mata memenuhi jalan.

Ban dibakar.

Sepeda motor dibakar.

Pos polisi dibakar.

Jalanan yang sebelumnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi berubah menjadi medan benturan.

Di situlah kita seharusnya berhenti sejenak.

Bukan untuk buru-buru memilih siapa yang paling benar.

Bukan untuk mencari siapa yang paling salah.

Tetapi untuk bertanya:

Mengapa begitu banyak orang merasa perlu turun ke jalan untuk didengar?

Pertanyaan itu mungkin lebih penting daripada suara kericuhan yang terdengar sepanjang malam.

Sebab kerusuhan hanya berlangsung beberapa jam.

Kekecewaan masyarakat bisa berlangsung bertahun-tahun.

Dan tulisan ini dimulai dari kegelisahan tersebut.

Indonesia yang Merayakan Kemerdekaan Sambil Bertanya

Bendera dikibarkan.

Lomba digelar.

Upacara dilaksanakan.

Pidato disampaikan.

Kata “merdeka” terdengar di mana-mana.

Namun kemerdekaan bukan sekadar peristiwa yang dikenang.

Kemerdekaan adalah pertanyaan yang harus terus dijawab.

Apa arti merdeka bagi peternak yang menjual produknya dengan harga yang tidak sebanding dengan biaya produksi?

Apa arti merdeka bagi buruh yang merasa posisi tawarnya semakin lemah?

Apa arti merdeka bagi masyarakat yang khawatir lingkungan tempat tinggalnya rusak?

Apa arti merdeka bagi masyarakat adat yang merasa wilayahnya harus dipertahankan?

Apa arti merdeka bagi pekerja digital yang bekerja dengan algoritma tetapi belum selalu mendapatkan kepastian perlindungan sebagaimana pekerja dalam sistem konvensional?

Dan apa arti merdeka bagi mahasiswa ketika kritik terhadap kebijakan pemerintah harus selalu dicurigai sebagai ancaman?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban sederhana.

Namun negara tidak boleh takut terhadap pertanyaan.

Justru negara yang sehat seharusnya mampu hidup bersama pertanyaan.

Sebab kritik adalah semacam alarm.

Alarm tidak dibuat untuk menyenangkan penghuni rumah.

Alarm dibuat untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa.

Jika alarm berbunyi terus-menerus, persoalannya bukan sekadar bagaimana mematikan suara alarm.

Pertanyaannya:

Apa yang membuat alarm itu terus berbunyi?

Demonstrasi Bukan Selalu Tentang Politik

Padahal masyarakat turun ke jalan dengan alasan yang jauh lebih beragam.

Pada 9 Agustus 2026, warga Tamalanrea, Makassar, memprotes pembangunan PLTSa. Mereka membawa kekhawatiran mengenai lingkungan dan kesehatan.

Pada 10 Agustus, peternak ayam dan telur melakukan aksi di sejumlah daerah karena tekanan ekonomi.

Di Nabire, masyarakat adat menyuarakan persoalan wilayah dan lingkungan.

Di Medan, buruh berbicara tentang outsourcing, upah, serta perlindungan pekerja aplikasi.

Semua itu bukan satu cerita.

Tetapi semuanya mempunyai satu kesamaan: ada kepentingan masyarakat yang merasa perlu disuarakan.

Karena itu, membaca demonstrasi hanya dari jumlah massa adalah kekeliruan.

Seribu orang bukan sekadar seribu kepala.

Di dalam kerumunan itu terdapat seribu cerita.

Ada keluarga.

Ada utang.

Ada pekerjaan.

Ada tanah.

Ada lingkungan.

Ada masa depan.

Ada kekecewaan.

Ada harapan.

Dan kadang-kadang ada kemarahan.

Kita boleh tidak setuju dengan cara mereka menyampaikan aspirasi.

Tetapi sebelum menilai cara, kita perlu memahami persoalannya.

Sebab menyelesaikan kemarahan tanpa menyelesaikan penyebab kemarahan hanya menghasilkan ketenangan sementara.

Dari Persoalan Dapur ke Gedung Parlemen

Peternak tidak sedang berbicara tentang teori ekonomi.

Mereka berbicara tentang harga pakan.

Buruh tidak sedang membahas istilah akademik tentang ketenagakerjaan.

Mereka berbicara tentang upah dan kepastian hidup.

Pengemudi ojek online tidak sedang mendiskusikan masa depan teknologi secara abstrak.

Mereka sedang bekerja di jalan.

Masyarakat adat tidak sedang membahas tanah hanya sebagai komoditas.

Bagi mereka, tanah dapat berarti sejarah, identitas komunitas, ruang hidup, dan masa depan.

Ketika semua persoalan itu bertemu dengan kebijakan negara, masyarakat akhirnya mencari tempat untuk menyampaikan keberatan.

Dan salah satu tempat tersebut adalah parlemen.

Gedung DPR RI bukan sekadar bangunan.

Ia adalah simbol representasi.

Karena itu, ketika masyarakat datang ke sana, pesan yang dibawa sebenarnya cukup sederhana:

“Kami ingin wakil kami mendengar.”

Masalahnya, dalam demokrasi modern, mendengar saja tidak cukup.

Masyarakat membutuhkan tindak lanjut.

Mereka membutuhkan kebijakan.

Mereka membutuhkan kepastian.

Mereka membutuhkan hasil.

Sebab rakyat tidak dapat membayar kebutuhan hidup dengan kalimat, “aspirasi Anda akan kami tampung.”

Aspirasi memang harus ditampung.

Tetapi setelah ditampung, ia harus diproses.

27 Agustus dan Pertarungan Dua Wajah Demokrasi

Wajah pertama adalah dialog.

Perwakilan AMPB bersama sejumlah rekannya diterima masuk ke ruang paripurna dan bertemu pimpinan DPR.

Mereka membawa tuntutan, termasuk dorongan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Massa daerah kemudian membubarkan diri secara tertib.

Ini adalah wajah demokrasi yang seharusnya kita pertahankan.

Masyarakat menyampaikan tuntutan.

Pimpinan lembaga menerima.

Ada dialog.

Ada komitmen.

Ada ruang negosiasi.

Tetapi beberapa jam kemudian, wajah kedua muncul.

Sebagian massa masih bertahan setelah batas waktu demonstrasi berakhir.

Negosiasi tidak menemukan jalan keluar.

Situasi memanas.

Fasilitas umum dirusak.

Water cannon digunakan.

Massa terpecah.

Pembakaran terjadi.

Gas air mata ditembakkan.

Pos polisi dibakar.

Puluhan orang diamankan.

Di titik tersebut, demokrasi menghadapi batas yang tegas.

Kebebasan berpendapat tidak sama dengan kebebasan melakukan kekerasan.

Demonstrasi adalah hak.

Kerusuhan bukan hak.

Negara pun memiliki batas.

Penegakan hukum adalah kewajiban, tetapi penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Inilah keseimbangan yang sering hilang dalam perdebatan publik.

Ketika massa melakukan kekerasan, sebagian orang membenarkannya atas nama perjuangan.

Ketika aparat melakukan tindakan tegas, sebagian orang langsung menganggap seluruh aparat represif.

Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.

Demokrasi membutuhkan kritik terhadap massa sekaligus kritik terhadap kekuasaan.

Jika hanya berani mengkritik satu sisi, kita bukan sedang membela demokrasi.

Kita sedang membela kelompok.

Provokator dan Bahaya Mengubah Tuntutan Menjadi Tontonan

Dulu demonstrasi membutuhkan wartawan untuk diberitakan.

Sekarang hampir setiap orang membawa kamera di dalam genggaman.

Satu lemparan batu dapat direkam.

Satu pagar yang roboh dapat menjadi video.

Satu pos yang terbakar dapat menjadi viral.

Dalam hitungan menit, sebuah demonstrasi dapat berubah menjadi tontonan nasional.

Di sinilah provokasi menjadi berbahaya.

Satu kelompok kecil dapat mengubah persepsi terhadap ribuan orang.

Tuntutan yang disusun berhari-hari dapat kalah oleh satu adegan kekerasan yang berlangsung beberapa detik.

Publik akhirnya tidak lagi membahas substansi.

Mereka membahas siapa yang melempar.

Siapa yang membakar.

Siapa yang mengejar.

Siapa yang menembakkan gas air mata.

Padahal sebelum semua itu terjadi, ada persoalan yang seharusnya dibicarakan.

Tentang korupsi.

Tentang kesejahteraan.

Tentang hukum.

Tentang pekerjaan.

Tentang harga kebutuhan.

Tentang lingkungan.

Tentang tata kelola negara.

Karena itu, gerakan masyarakat harus mampu menjaga dirinya sendiri.

Tidak cukup mengatakan bahwa kerusuhan dilakukan oleh “orang lain”.

Setiap gerakan besar harus mempunyai disiplin internal.

Jika perjuangannya benar, jangan biarkan provokator merusaknya.

Negara Tidak Boleh Hanya Belajar Membubarkan Massa

Negara harus belajar membaca pesan.

Membubarkan massa relatif lebih mudah.

Menyelesaikan alasan mengapa massa turun ke jalan jauh lebih sulit.

Kekuatan aparat dapat mengosongkan jalan.

Tetapi kekuatan aparat tidak dapat mengosongkan kemarahan dari hati masyarakat.

Sebuah water cannon dapat mendorong kerumunan mundur.

Gas air mata dapat memecah massa.

Barikade dapat dibongkar.

Jalan dapat dibersihkan.

Tetapi jika persoalan dasarnya tidak diselesaikan, masyarakat akan kembali bertanya.

Mungkin tidak besok.

Mungkin tidak minggu depan.

Tetapi suatu hari.

Karena masalah sosial tidak mengenal perintah pembubaran.

Itulah sebabnya pemerintah dan parlemen harus mempunyai mekanisme evaluasi setelah demonstrasi.

Apa tuntutannya?

Mana yang masuk akal?

Mana yang membutuhkan penelitian?

Mana yang bisa segera dikerjakan?

Mana yang tidak dapat dipenuhi, dan mengapa?

Masyarakat dewasa dapat menerima jawaban “tidak”, selama alasan yang diberikan masuk akal.

Yang sulit diterima adalah tidak ada jawaban sama sekali.

RUU Perampasan Aset: Dari Janji ke Pembuktian

Tuntutan tersebut menarik karena memperlihatkan perubahan ekspektasi publik.

Masyarakat tidak hanya meminta koruptor dihukum.

Mereka juga berbicara tentang aset.

Tentang bagaimana kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

Tentang bagaimana negara mengembalikan kerugian.

Tentang bagaimana hukum bekerja bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga menyelamatkan kepentingan publik.

Namun hukum tidak boleh lahir dari kemarahan semata.

Ia harus lahir dari proses yang matang.

Perampasan aset membutuhkan prinsip hukum yang jelas.

Harus ada kepastian.

Harus ada mekanisme pembuktian.

Harus ada perlindungan terhadap hak-hak pihak yang tidak bersalah.

Karena pemberantasan korupsi yang kuat bukanlah hukum yang paling menakutkan.

Ia adalah hukum yang paling sulit disalahgunakan.

Masyarakat tentu ingin koruptor dihukum.

Tetapi masyarakat juga membutuhkan sistem hukum yang dapat dipercaya.

Apa yang Sebenarnya Sedang Diperebutkan?

Agustus yang Berbicara.

Tetapi sebenarnya yang sedang dibicarakan bukan sekadar demonstrasi.

Yang sedang diperebutkan adalah makna representasi.

Siapa yang menentukan arah negara?

Siapa yang didengar?

Siapa yang mendapatkan perlindungan?

Siapa yang mendapatkan kesempatan?

Dan ketika terjadi konflik kepentingan, siapa yang diprioritaskan?

Di sinilah pertanyaan paling penting muncul:

Di mana sebenarnya kepentingan masyarakat ditempatkan?

Apakah masyarakat berada di pusat kebijakan?

Atau hanya menjadi objek yang diberi tahu setelah keputusan dibuat?

Pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah.

Ia juga ditujukan kepada DPR.

Kepada partai politik.

Kepada aparat.

Kepada pengusaha.

Kepada media.

Bahkan kepada masyarakat sendiri.

Sebab demokrasi bukan pekerjaan satu kelompok.

Ia adalah kontrak sosial yang harus dijaga bersama.

Tulisan Ini Tidak Dibuat untuk Membela atau Menyerang

Saya menulis ini bukan untuk membela demonstran.

Bukan pula untuk membela pemerintah.

Bukan untuk membenarkan aparat.

Bukan untuk menyalahkan aparat.

Dan bukan untuk mencari musuh.

Tulisan ini ingin melakukan sesuatu yang lebih sederhana tetapi mungkin jauh lebih sulit: membaca kegelisahan masyarakat dengan kepala dingin.

Kita perlu berani mengatakan bahwa tuntutan masyarakat dapat benar, tetapi cara menyampaikannya bisa salah.

Kita juga harus berani mengatakan bahwa aparat memiliki kewenangan menjaga keamanan, tetapi kewenangan tersebut tetap harus berada di bawah hukum dan prinsip proporsionalitas.

Kita harus berani mengkritik pemerintah ketika kebijakan tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Tetapi kita juga harus berani mengkritik masyarakat ketika perjuangan berubah menjadi kekerasan.

Sebab keberpihakan terhadap demokrasi tidak boleh berarti kehilangan akal sehat.

Setelah Jalanan Sepi

Spanduk akan diturunkan.

Poster akan dibuang.

Ban yang terbakar akan menjadi abu.

Jalan yang sempat dipenuhi massa akan kembali dilalui kendaraan.

Gedung parlemen akan kembali menjadi tempat sidang.

Berita tentang demonstrasi perlahan akan tenggelam oleh berita baru.

Begitulah siklus informasi.

Hari ini menjadi sejarah.

Besok menjadi arsip.

Lusa menjadi sesuatu yang hanya diingat sebagian orang.

Tetapi persoalan masyarakat tidak boleh ikut menjadi arsip.

Jika tuntutan peternak tidak diselesaikan, persoalan ekonomi mereka tetap hidup.

Jika perlindungan buruh tidak diperbaiki, kegelisahan tetap ada.

Jika konflik lingkungan tidak diselesaikan dengan transparan, ketidakpercayaan akan tumbuh.

Jika masyarakat adat tidak memperoleh kepastian atas haknya, konflik dapat berulang.

Jika korupsi tidak dilawan secara serius, kemarahan publik akan kembali menemukan jalannya.

Jika ruang sipil semakin sempit, masyarakat akan mencari ruang lain untuk berbicara.

Dan jika parlemen hanya mendengar ketika jalanan penuh, maka masyarakat akan belajar satu hal yang sangat berbahaya:

bahwa untuk didengar, mereka harus selalu turun ke jalan.

Itulah yang jangan sampai terjadi.

Demokrasi yang sehat seharusnya memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan sebelum kemarahan mencapai titik ledak.

Epilog

Ia mungkin dikenang sebagai bulan ketika banyak kelompok masyarakat mengingatkan negara bahwa kemerdekaan harus memiliki isi.

Bukan hanya simbol.

Bukan hanya seremoni.

Bukan hanya pidato.

Tetapi kesejahteraan.

Keadilan.

Hukum.

Perlindungan.

Lingkungan.

Kebebasan.

Dan pemerintahan yang mau mendengar.

Jalanan telah berbicara.

Sekarang giliran negara menjawab.

Bukan dengan pengeras suara.

Bukan dengan spanduk tandingan.

Bukan dengan konferensi pers semata.

Tetapi dengan kebijakan.

Dengan hukum.

Dengan transparansi.

Dengan keberanian memperbaiki kesalahan.

Dan dengan kesediaan mengakui bahwa tidak semua kebijakan yang dibuat dari ruang kekuasaan otomatis benar hanya karena dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan.

Begitu pula rakyat harus memahami bahwa tidak setiap kemarahan otomatis menjadi kebenaran.

Demokrasi membutuhkan keberanian untuk bersuara sekaligus kedewasaan untuk mendengar.

Dan mungkin, di antara suara sirene, gas air mata, teriakan massa, pidato mahasiswa, suara buruh, keluhan peternak, tuntutan masyarakat adat, serta pintu gedung parlemen yang terbuka dan tertutup, ada satu suara yang sebenarnya paling penting.

Suara itu tidak berasal dari pemerintah.

Tidak berasal dari DPR.

Tidak berasal dari demonstran.

Suara itu berasal dari pertanyaan yang diam-diam ada di kepala jutaan orang:

“Kalau negara ini memang dibangun untuk rakyat, mengapa rakyat masih harus berteriak begitu keras agar didengar?”

Pertanyaan itulah yang menjadi awal perjalanan buku ini.

Sebab setelah jalanan berbicara, sejarah akan mencatat satu hal:

bukan seberapa keras rakyat berteriak, tetapi seberapa serius negara mendengarkan.

Dan dari sanalah kita akan masuk ke bab-bab berikutnya.

Tentang peternak yang menjual hasil ternaknya di tengah tekanan biaya.

Tentang buruh yang mencari kepastian di tengah perubahan dunia kerja.

Tentang masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidup.

Tentang mahasiswa yang membawa kata “kemerdekaan” kembali ke jalan.

Tentang RUU Perampasan Aset dan perang panjang melawan korupsi.

Tentang Makan Bergizi Gratis dan pertanyaan besar mengenai tata kelolanya.

Tentang aparat dan batas antara menjaga ketertiban dengan menjaga kepercayaan publik.

Tentang parlemen dan arti sebenarnya dari kata “perwakilan”.

Dan akhirnya, tentang kita.

Tentang masyarakat yang setiap tahun merayakan kemerdekaan, tetapi masih harus terus bertanya:

Sudah sejauh mana kemerdekaan itu benar-benar sampai ke kehidupan kami?

Karena mungkin, inilah makna paling dalam dari Agustus yang berbicara.

Ia bukan sekadar bulan ketika rakyat turun ke jalan.

Ia adalah bulan ketika rakyat mengingatkan bahwa negara, pada akhirnya, bukan milik gedungnya.

Negara adalah milik mereka yang hidup di dalamnya.

Dan ketika mereka mulai berbicara, kekuasaan seharusnya tidak hanya mendengar suara mereka.

Kekuasaan harus belajar memahami alasan di balik suara itu.[dit]