AHY: Tanggul Laut Raksasa Pantura Jadi Kunci Penyelamat Sentra Pangan Nasional

FAKTANASIONAL.NET – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa bukan sekadar upaya melindungi kawasan industri.

Proyek ambisius ini memiliki misi krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional dari ancaman intrusi air laut.

Dalam acara Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin (4/5/2026), AHY menjelaskan bahwa banyak lahan pertanian produktif di sepanjang Pantura yang kini terancam oleh kerusakan lingkungan.

"Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut," ujar AHY.

Benteng Sepanjang 575 Kilometer

Pemerintah merencanakan pembangunan tanggul ini membentang sepanjang 575 km yang dibagi menjadi dua wilayah besar:

• Wilayah I: Meliputi Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon.

• Wilayah II: Mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Infrastruktur yang akan dibangun mencakup kombinasi antara tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam melalui konservasi mangrove (soft dike).

Ancaman Penurunan Muka Tanah dan Banjir Rob

Urgensi proyek ini didasari oleh kondisi geografis Pantura yang kian mengkhawatirkan akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah (land subsidence).

AHY memaparkan data mengenai kenaikan permukaan air laut yang mengancam pemukiman warga.

"Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat," ungkapnya.

AHY menekankan bahwa solusi yang diambil pemerintah harus bersifat menyeluruh, mencakup penyediaan air bersih dan penataan kawasan, bukan sekadar membangun tembok fisik secara parsial.

"Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir," ucap AHY.

Instruksi Presiden dan Pembentukan Badan Otorita

Menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto, AHY meminta adanya percepatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Salah satu langkah prioritas adalah penyusunan masterplan melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).

"Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak," pungkasnya.

Proyek Giant Sea Wall ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan jangka panjang untuk menjamin keamanan pesisir utara Jawa sebagai urat nadi ekonomi dan pangan Indonesia di masa depan.