Air Keras, Ancaman Presiden, Dan Bayang-Bayang Kasus Munir

FAKTANASIONAL.NET - Kamis malam seorang aktivis KontraS disiram air keras. Jumat sore Presiden berbicara tentang pengkritik yang akan “ditertibkan”, bahkan sambil menyebut unsur intelijen.

Peristiwa ini mengingatkan publik pada satu trauma lama dalam sejarah demokrasi Indonesia: pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004.

Tiga peristiwa yang tampak terpisah ini sesungguhnya memiliki satu benang merah yang kuat: hubungan antara kekuasaan, kritik, dan keamanan masyarakat sipil.

Kamis malam, aktivis Andrie Yunus dari KontraS menjadi korban penyiraman air keras. Serangan terhadap aktivis bukan sekadar tindak kriminal biasa.

Dalam banyak kasus politik di berbagai negara, serangan semacam ini sering berfungsi sebagai peringatan kepada orang-orang yang terlalu vokal terhadap kekuasaan.

Pesannya sederhana tetapi menakutkan—bahwa kritik dapat berujung pada risiko keselamatan.

Belum reda kekhawatiran atas serangan tersebut, publik kemudian mendengar pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyentil para pengamat yang dianggap tidak suka melihat pemerintah berhasil. Presiden bahkan menyatakan para pengkritik itu akan “ditertibkan” dan menyinggung peran intelijen.

Dalam politik demokratis, pernyataan semacam ini bukan sekadar retorika. Ucapan seorang presiden memiliki daya pengaruh yang sangat besar. Dalam teori komunikasi politik, pernyataan elite negara dapat menjadi sinyal bagi aparat atau kelompok tertentu tentang bagaimana kekuasaan memandang kritik.

Masalahnya, ketika kritik diposisikan sebagai sesuatu yang perlu “ditertibkan”, maka ruang demokrasi secara perlahan berubah. Kritik tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kontrol publik terhadap kekuasaan, tetapi sebagai gangguan terhadap stabilitas.

Situasi ini menjadi semakin sensitif ketika publik mengingat sejarah yang belum sepenuhnya selesai. Kasus pembunuhan Munir.

Munir adalah simbol keberanian masyarakat sipil dalam melawan pelanggaran HAM. Ia meninggal karena diracun dalam penerbangan menuju Amsterdam.

Proses hukum memang pernah berjalan, tetapi hingga hari ini banyak pihak menilai dalang intelektual di balik pembunuhan tersebut belum sepenuhnya terungkap.

Berbagai investigasi dan fakta persidangan pada masa itu bahkan menyeret nama-nama yang terkait dengan jaringan intelijen negara.

Karena itu, setiap kali aktivis KontraS menjadi korban kekerasan, memori kolektif publik langsung kembali pada pola lama: intimidasi terhadap aktivis HAM yang bersinggungan dengan kekuasaan.

Apakah kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terkait dengan politik? Belum tentu. Apakah ada kaitan langsung dengan pernyataan presiden? Juga belum tentu.

Namun dalam politik, persepsi publik sering kali dibentuk bukan hanya oleh fakta yang berdiri sendiri, tetapi oleh rangkaian peristiwa yang muncul dalam waktu yang berdekatan.

Serangan terhadap aktivis, disusul retorika keras terhadap pengkritik, dan bayang-bayang sejarah pembunuhan aktivis HAM—kombinasi ini menciptakan satu atmosfer yang berbahaya bagi demokrasi.

Para ilmuwan politik menyebutnya sebagai chilling effect: situasi ketika orang memilih diam karena merasa berbicara terlalu berisiko.

Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia biasanya melemah secara perlahan, dimulai dari menyempitnya ruang kritik, meningkatnya intimidasi terhadap masyarakat sipil, dan normalisasi retorika kekuasaan yang memandang kritik sebagai ancaman.

Indonesia pernah mengalami masa ketika aktivis diculik, dibungkam, bahkan dibunuh. Reformasi 1998 berusaha memastikan bahwa masa itu tidak terulang kembali.

Karena itu, ujian sebenarnya bagi demokrasi Indonesia hari ini bukan hanya terletak pada pemilu atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi pada satu pertanyaan apakah seorang aktivis masih bisa mengkritik kekuasaan tanpa takut kehilangan keselamatannya?

Jika jawabannya mulai meragukan, maka demokrasi sesungguhnya sedang berada dalam bahaya.

HAMDI PUTRA

Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)