Akal-akalan Kuota Haji 2024: Jatah Jemaah Reguler Disikat Demi Keuntungan Pribadi

FAKTANASIONAL.NET - KPK membongkar modus operandi rekayasa kuota tambahan haji tahun 2024 yang merugikan ribuan calon jemaah reguler.

Seharusnya, Indonesia menerima 20.000 tambahan kuota dari Arab Saudi yang diprioritaskan untuk jemaah antrean panjang (reguler).

Namun, kenyataannya jatah tersebut dipangkas secara sepihak. Hal ini diungkapkan secara detail oleh Asep Guntur Rahayu dari KPK pada Kamis malam, 12 Maret 2026.

Secara aturan hukum, kuota haji khusus dibatasi maksimal 8 persen dari total kuota nasional. Dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR pada November 2023, sudah disepakati skema 92:8.

Dilansir pada 13 Maret 2026, pihak Kementerian Agama di bawah kepemimpinan saat itu mengubah komposisinya secara ekstrem menjadi 50:50. Akibat keputusan ini, sebanyak 8.400 kursi yang seharusnya milik jemaah reguler justru dialihkan ke jalur haji khusus yang berbayar mahal.

Penyidik KPK menemukan bukti komunikasi internal yang menunjukkan adanya upaya sengaja untuk "memoles" keputusan 50:50 tersebut agar terlihat legal di mata hukum.

Para oknum di Kemenag menyusun alasan teknis untuk mengelabui aturan UU agar tidak terdeteksi oleh pengawas. Dampaknya sangat nyata; antrean haji reguler di berbagai daerah di Indonesia kian menumpuk dan mencapai puluhan tahun akibat hilangnya ribuan jatah kuota tersebut.[dit]