Aktivis Mahasiswa Tegur Menhan Sjafrie Kerahkan TNI Menjaga Kilang Minyak, GMNI: Jangan Militeristik Mengelol Negara

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET -Aktivis Mahasiswa mengkritik rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (Purn) TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengerahkan pasukan TNI untuk menjaga kilang minyak dan penambahan personil di tiga daerah.

Aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Edgar Joshua Silalahi mengatakan, rencana Menhan mengerahkan pasukan TNI menjaga kilang minyak adalah langkah yang over capacity dan tanpa dasar hukum.

"Ini negara masih menghormati supermasi sipil enggak sih! Ranah pengamanan itu bukan ranah operasi TNI, obajek vital negara itu punya security sendiri dan ada polisi juga, gitu loh. Menhan jangan sembarangan dong ngatur negara," kata Edgar.

Edgar menilai pernyataan Menhan soal pengamanan objek vital negara bagian dari OMSPOperasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah pernyataan keliru dan tidak memeliki dasar hukum.

"Kagak (tidak) ada dasar hukum, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI hanya ada 14 pasal, dan RUU revisi ada 16 pasal. Tidak ada satupun secara ekspelisit menyebutkan objek vital negara ataupun kilang minyak menjadi bagian dari OMSP. Jadi beliau (Menhan) harus menarik pernyataan/rencana ini," tukas Edgar

Edgar meminta Presiden Prabowo Subianto menegur Menhan agar tidak over capacity dalam mengelola negara. Edgar menilai ada kecenderungan kuat sikap Menhan sangat militersitik, dan sudah off side, mengambil alih rana sipil.

1. "Kami meminta Presiden Prabowo menegur Menteri Pertahanan, agar tidak militeristik dalam mengelola negara. Kalau kayak gini pasti akan ada gelombang protes rakyat, karena ranah sipil mulai dimiliterkan oleh pak menhan," tandasnya.

Jika sikap Menhan ini terus dibiarkan, Edgar khawatir akan terjadi kisruh di masyarakat, karena semakin jelas ranah sipil mulai terusik.

"Semangat reformasi mulai diganggu sejak bapak Jenderal TNI (Purn). Sjafrie Sjamsoeddin jadi Menhan."

"Padahal selama ini diskursus ranah sipil dan militer ini sudah jelas, namun sekarang mulai jadi perdebatan baru dan menimbulkan keresahan publik," tuntas Edgar.