Aliansi PERISAI Serukan 8 Tuntutan Untuk Rezim Prabowo-Gibran: Batalkan ATR dan Tolak Pembungkaman Sipil!

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) menyalakan api perjuangan dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional bertajuk: "Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran".

Koordinator PERISAI Deodatus Sunda Se mengatakan, Aliansi PERISAI menyerukan konsolidasi nasional untuk melawan segala bentuk penjajahan modern dan kebijakan yang dinilai mengorbankan kedaulatan rakyat.

"​PERISAI menilai bahwa situasi ekonomi dan politik Indonesia saat ini kian menjauh dari cita-cita kemerdekaan 100%. Jauh banget," kata Deodatus dalam dialog dengan insan pers nasional di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Deodatus bersama para punggawa PERISAI menegaskan, kebijakan fiskal dan moneter yang buruk telah memicu krisis bagi rakyat, salah satunya ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah.

Mereka menilai kebijakan pemerintah jauh melenceng dari kepentingan rakyat. Sebab di tengah situasi ini ekonomi yang tertekan, pemerintah justru tunduk pada kepentingan geopolitik asing.

​"Kita sedang menyaksikan bagaimana kedaulatan negara digadaikan melalui kesepakatan dagang yang eksploitatif, sementara hak-hak demokratis rakyat di dalam negeri terus direpresi," ujar Deodatus bersama perwakilan Aliansi PERISAI dalam konferensi pers tersebut.

​Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi PERISAI menegaskan 8 tuntutan utama kepada pemerintah, dengan tajuk Ganyang Imperialisme:

1. Menolak segala bentuk perang, penaklukan negara berdaulat, jajahan, maupun setengah jajahan yang hanya dijadikan pasar dan pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) oleh kekuatan global.

2.​ Tolak ART. Menolak dengan tegas kesepakatan Alliance for Rebuilding Trade (ART) yang dinilai menggadaikan kedaulatan nasional kepada imperialis AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.

3.​ Tolak BOP: Menolak Balance of Payments (BOP) atau skema keuangan yang menyokong perang dan pendudukan imperialis AS, terutama yang berdampak pada penindasan rakyat Palestina.

4.​ Mendesak Hak Interpelasi DPR: Mendorong DPR RI untuk segera menggunakan Hak Interpelasi guna memanggil Presiden dan membatalkan kesepakatan dagang ART yang merugikan negara.

5.​ Hentikan Kebijakan Anti-Rakyat: Menuntut dihentikannya seluruh kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang dinilai bertindak sebagai perpanjangan tangan kepentingan AS dan merugikan rakyat.

6.​ Hentikan Militerisme: Menolak keras keterlibatan TNI dan aparatus kekerasan dalam ranah sipil, sektor pendidikan, monopoli tanah, serta urusan bisnis/usaha lainnya.

7.​ Perbaiki Kebijakan Ekonomi: Mendesak negara untuk segera membenahi kebijakan fiskal dan moneter yang mengakibatkan krisis multidimensi dan anjloknya nilai rupiah.
​Buka Ruang Demokrasi:

8. Hentikan segala tindakan represif, pembubaran paksa diskusi, nonton bareng (nobar) seperti acara "Pesta Babi", maupun upaya lain yang menggerus hak-hak demokratis rakyat.

"​Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, Aliansi PERISAI mengajak seluruh elemen rakyat—buruh, tani, mahasiswa, dan kaum miskin kota—untuk bersatu padu merebut kembali kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia yang sejati."