Andi Arief : Pansus DPR Jadi Ruang Klarifikasi Wapres Gibran

FAKTANASIONAL.NET - Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menilai bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pihak yang paling membutuhkan ruang untuk menjernihkan berbagai spekulasi publik. Pernyataan ini merespons dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait polemik syarat pendidikan, meski menyebutkan tidak ditemukannya bukti dokumen ijazah setara SMA di luar negeri.

Menurut Andi, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru bisa menjadi momentum strategis bagi Gibran. Ia mencontohkan langkah politik masa lalu, seperti pembentukan Pansus Century di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak dihalangi pemerintah justru agar seluruh tudingan dapat diklarifikasi secara terbuka.

"Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut," ungkap Andi dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Meskipun menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat, Andi memandang bahwa pihak yang paling dirasakan menanggung beban moril atas isu ini adalah Gibran sendiri. Oleh karena itu, penyediaan saluran resmi seperti pansus dipandang sebagai instrumen yang tepat agar polemik tersebut tidak terus bergulir tanpa kejelasan.

Sebelumnya, dalam sidang putusan PHPU, hakim MK Arsul Sani menerangkan bahwa dokumen dasar yang digunakan berupa certificate of attendance (surat keterangan kehadiran) tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Kendati demikian, majelis hakim yang diketuai Adies Kadir menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran karena penilaian keabsahan syarat administrasi pencalonan berada di ranah lembaga yang berwenang berdasarkan UUD NRI 1945.(sak)