Anggaran Irigasi Dipangkas 61 Persen, Target Swasembada Pangan Pemerintah Dinilai Terancam

FAKTANASIONAL.NET — Target besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional dinilai menghadapi risiko besar dan sulit terealisasi.

Ancaman ini mencuat seiring dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran yang sangat signifikan pada sektor pembangunan infrastruktur irigasi.

Sorotan tajam ini datang dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi.

Ia mengungkapkan kekhawatirannya setelah melihat penurunan drastis anggaran sektor sumber daya air (SDA), khususnya alokasi untuk jaringan irigasi, yang merosot hingga 61 persen dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran mendatang.

"Bagaimana kita bisa menggaungkan swasembada pangan jika anggaran irigasi berkurang sampai 61 persen? Jika irigasi tidak dibangun, bagaimana petani dapat meningkatkan hasil panennya?" kritik Erna kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Erna menilai, postur rancangan anggaran yang ada saat ini belum menunjukkan arah yang sejalan (in-line) dengan visi-misi prioritas pembangunan nasional.

Sektor pangan yang digaungkan sebagai agenda utama pemerintah justru dinilai kekurangan dukungan finansial di tingkat eksekusi infrastruktur.

Gap Anggaran Capai Rp121 Triliun, Target Luasan Irigasi Anjlok

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat kesenjangan (gap) yang sangat lebar antara kebutuhan riil kementerian dengan alokasi dana yang disetujui oleh otoritas fiskal:

• Kebutuhan Anggaran Kementerian PU: Rp219,81 triliun

• Pagu Indikatif yang Dialokasikan: Rp98,47 triliun (Hanya memenuhi 44,8% dari total kebutuhan)

Defisit anggaran yang masif ini langsung memukul berbagai program strategis nasional. Dampak paling nyata terlihat pada kemerosotan target pembangunan fisik jaringan irigasi. Dari rancangan awal yang ditargetkan mampu mengairi sekitar 12.000 hektare lahan pertanian baru, kini sisa anggarannya diproyeksikan hanya mampu menjangkau sekitar 411 hektare saja.

DPR Desak Pemerintah Tata Ulang Prioritas

Melihat kondisi yang timpang ini, Erna mendesak pemerintah pusat dan jajaran manajemen Kementerian PU untuk segera melakukan kalkulasi ulang dan menata kembali skala prioritas pengalokasian anggaran.

Politisi Nasdem ini menekankan pentingnya mendahulukan program-program yang memiliki dampak instan (direct impact) terhadap produktivitas rakyat kecil serta mampu mengamankan target strategis negara.

"Kita harus memilih program yang benar-benar strategis dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat justru terabaikan," pungkas Erna secara tegas.

Baca Juga: Swasembada Pangan Sebagai Benteng Kedaulatan di Tengah Konflik Global