Anggaran Karhutla Kemenhut Disorot DPR, Dinilai Terlalu Fokus Pemadaman

FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, mempertanyakan arah anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2027.

Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dikutip dari detikcom, Sonny menilai kebijakan anggaran masih lebih menitikberatkan pada pemadaman dibandingkan pencegahan.

"Anggaran-anggaran karhutla yang ada ini kok saya masih melihatnya berorientasi memadamkan daripada mencegah. Di slide terakhir tadi contoh 1,7 kalau nggak salah gambarnya perbandingan antara sewa dan beli heli. Kenapa tidak ada perbandingan antara mencegah itu biayanya berapa, kalau sewa itu biayanya berapa?" kata Sonny.

Sonny menilai karhutla berpotensi terus menjadi persoalan tahunan apabila langkah antisipasi tidak diperkuat sejak awal.

"Kayaknya kita sudah menyadari bahwa karhutla ini akan jadi kalender tahunan. Saya melihat ini sikapnya sikap yang pasrah, bukan tawakal, begitu katanya Ustaz," kata Sonny.

Ia juga menyoroti ketimpangan anggaran. Dari Rp 1,746 triliun, sekitar Rp 108 miliar disebut dialokasikan untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, sedangkan Rp 1,54 triliun untuk sewa helikopter.

"Itu bisa dilihat tadi dari Rp 1,746 triliun, Rp 108 M-nya hanya untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, Rp 1,54 T-nya untuk sewa helikopter kalau nggak salah begitu. Ketimpangannya sangat, sangat jauh," tambahnya.

Raja Juli menjelaskan Kemenhut mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 6,238 triliun. Namun, tambahan yang telah disetujui baru Rp 1,55 triliun sehingga masih terdapat kekurangan Rp 4,68 triliun.

"Namun pagu anggaran 2027 Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran hanya sebesar Rp 1,55 triliun rupiah. Oleh karena itu, masih ada kekurangan sebesar Rp 4,68 triliun rupiah," kata Raja Juli.

Sebagian anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk menyewa enam helikopter dan enam pesawat water bomber. Menurut Raja Juli, kebutuhan operasional 12 pesawat tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,54 triliun per tahun.[dit]