Anggaran Kemenkeu 2027 Tembus Rp49,8 Triliun, Purbaya Siapkan 30 Kebijakan Strategis

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta persetujuan Komisi XI DPR untuk menjalankan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp49,80 triliun pada 2027.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan lima program besar yang mencakup total 30 kegiatan strategis.

Purbaya menyampaikan rencana tersebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (7/9/2026). Menurut dia, seluruh program diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pemerintah sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas strategis Kemenkeu.

"Kelima program ini diarahkan untuk dukung program kerja prioritas nasional sekaligus kegiatan strategis Kementerian Keuangan," kata Purbaya, dikutip dari CNBC Indonesia.

Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar berada pada program Dukungan Manajemen, yakni Rp45,81 triliun. Sementara itu, Pengelolaan Penerimaan Negara mendapat Rp3,62 triliun.

Selain dua program tersebut, anggaran Rp49,80 triliun juga dialokasikan untuk Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi sebesar Rp78,86 miliar; Pengelolaan Belanja Negara Rp23,78 miliar; serta Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko sebesar Rp267,58 miliar.

Puluhan kegiatan itu akan dikerjakan oleh berbagai unit eselon I Kemenkeu. Agenda kebijakan mencakup harmonisasi debottlenecking untuk mempercepat investasi dan transformasi ekonomi, kebijakan ekspor sektor strategis, optimalisasi PNBP, hingga penguatan ekosistem profesi penunjang sektor keuangan.

Di sektor penerimaan negara, Kemenkeu menyiapkan integrasi proses ekspor-impor dan logistik, pencegahan sengketa pajak internasional, pengawasan PNBP sumber daya alam migas, serta transformasi pengawasan tempat penimbunan berikat.

Pada sisi pengelolaan belanja dan keuangan negara, sejumlah agenda menyasar penguatan kapasitas pengelola BUMDes dan koperasi, modernisasi aplikasi penganggaran, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, serta kebijakan pembiayaan daerah.

Sementara itu, program dukungan manajemen mencakup pengembangan Indonesia National Single Window (SINSW), Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN), implementasi Coretax, hingga pengembangan Smart Customs and Excise System.

Kemenkeu juga memasukkan percepatan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, optimalisasi lelang dan PNBP dari Barang Milik Negara (BMN), serta modernisasi akuntansi pemerintahan.

Dengan demikian, anggaran Rp49,80 triliun tersebut tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan operasional Kemenkeu, tetapi juga menopang sejumlah kebijakan ekonomi dan program prioritas nasional sepanjang 2027.[dit]