Anggaran Kementerian PU Dipangkas 80%: Proyek Strategis Tetap Berjalan?

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi tantangan besar pada tahun anggaran 2025 setelah anggarannya dipangkas secara drastis hingga 80%. Dari pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun, kini kementerian hanya akan mengelola dana sebesar Rp 29,57 triliun. Pemotongan signifikan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang diinstruksikan langsung oleh Presiden.

Kebijakan ini memaksa seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan besar-besaran, dengan total nilai efisiensi mencapai Rp 256,10 triliun. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini diambil untuk mengalihkan fokus pada program prioritas lain seperti hilirisasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lantas, bagaimana nasib proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan?

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa tidak akan ada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mangkrak akibat pemotongan ini. Untuk menyiasatinya, kementerian telah menyiapkan tujuh langkah efisiensi utama. Beberapa di antaranya adalah membatasi kontrak baru secara ketat, menghentikan pembelian alat berat, serta mengurangi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Rapat-rapat koordinasi pun akan dialihkan ke platform daring untuk menekan biaya operasional seminimal mungkin.

Di tengah keterbatasan dana APBN, Kementerian PU akan lebih gencar mendorong inovasi pembiayaan. Salah satu skema yang akan diakselerasi adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan melibatkan sektor swasta secara lebih aktif, pembangunan infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih diharapkan dapat terus berlanjut. Momentum ini dianggap sebagai tantangan untuk bekerja lebih cerdas dan efisien, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.[dit]