Anggaran MBG 2027 Dipangkas, BGN Ungkap 6 Juta Data Penerima Ganda

FAKTANASIONAL.NET - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8), untuk membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk rencana anggaran 2027.

Pertemuan itu berlangsung ketika pemerintah merancang anggaran MBG 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Dalam RAPBN 2027, anggaran pendidikan mencapai Rp820,8 triliun, dengan MBG melalui BGN memperoleh Rp240,201,5 miliar.

Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi MBG 2026 sebesar Rp268 triliun. Sasaran penerima juga direncanakan turun dari 82,9 juta orang menjadi 72,1 juta penerima pada 2027.

“Intinya kita ingin sinkronisasi semua lah. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian tuh saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat,” ujar Sudaryono, dikutip dari CNN Indonesia.

Menurutnya, koordinasi dengan Kementerian Keuangan diperlukan untuk menyelaraskan anggaran tahun depan, pelaksanaan anggaran berjalan, hingga sisa dana yang tersedia.

Penajaman penerima manfaat dilakukan BGN dengan mengevaluasi data penerima serta keberadaan sejumlah sekolah. Sekitar 80 sekolah swasta elite dikeluarkan dari daftar penerima, termasuk SMA Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari.

Selain itu, BGN menemukan sekitar 6 juta penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Salah satunya siswa pesantren yang juga terdata sebagai siswa SMP.

“Ada pengurangan sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan penerima manfaat yang itu ternyata misalnya dia terdaftar di pesantren. Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia selain di pondok pesantren kan dia ternyata siswa SMP. Jadi ada double-double itu semua kita sisir,” kata Sudaryono.

Persoalan lain ditemukan pada penyaluran dana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 414 dapur ternyata sudah menerima dana meski belum beroperasi. BGN kemudian menarik dana tersebut dan mengembalikan Rp311 miliar ke kas negara.

“Ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimin duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar,” ujar Sudaryono.

Penyisiran data dan anggaran masih berlangsung untuk memastikan pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran dan tertata.[dit]