Anggaran MBG Tembus Rp134,2 Triliun, Begini Penyalurannya hingga Agustus 2026

FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah telah merealisasikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp134,2 triliun hingga Agustus 2026.

Nilai tersebut mencapai 61,33% dari total pagu anggaran MBG tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp218,77 triliun.

Data tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers pada Jumat, 18 September 2026.

Dikutip dari Kontan.co.id, realisasi anggaran tersebut telah digunakan untuk mendukung penyaluran MBG kepada sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“MBG realisasinya Rp134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (18/9/2026).

Suahasil menjelaskan, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan berbagai reformasi yang sedang berjalan.

Salah satu langkah yang dilakukan BGN adalah mewajibkan setiap SPPG memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.

Sejumlah SPPG yang belum memenuhi ketentuan juga telah ditutup sebagai bagian dari penataan program.

BGN turut melakukan penataan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penempatan SPPG di wilayah tersebut diarahkan, antara lain, ke daerah dengan tingkat stunting yang masih tinggi.

Prioritas penerima manfaat juga diarahkan kepada kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta santri.

Selain penataan SPPG, BGN kini menangani langsung proses penentuan penerima manfaat. Kebijakan tersebut ditujukan agar penyaluran MBG semakin efektif dan sesuai dengan sasaran.

“Penentuan penerima manfaat ini sekarang dilakukan oleh BGN supaya lebih optimal,” katanya.

Suahasil menyambut reformasi tersebut dan berharap anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, BGN melaporkan realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.

Dengan angka tersebut, sekitar Rp79 triliun anggaran masih belum terealisasi hingga akhir 2026.[dit]