Anggota DPR Apresiasi Banyaknya Tokoh Perempuan dalam Kabinet Prabowo Subianto

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rachel Maryam menyambut baik dengan cukup banyaknya tokoh perempuan yang akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Rachel menganggap kehadiran tokoh-tokoh perempuan calon menteri dan wakil menteri ini sebagai langkah positif menuju representasi gender yang inklusif.

"Kehadiran tokoh-tokoh perempuan calon menteri dan wakil menteri ini menunjukkan langkah positif menuju representasi gender dalam kabinet. Tentunya kami di DPR menyambut hangat para calon menteri dan jajaran kabinet dari kelompok perempuan yang nantinya akan menjadi mitra kerja kami," kata Rachel, Jumat (18 Oktober 2024).

Belasan tokoh perempuan telah dipanggil Prabowo untuk membantunya bekerja pada periode pemerintahan ke depan. Beberapa nama yang disebutkan adalah Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan yang dikenal sebagai ekonom andal dengan reputasi internasional.

Selain itu, ada Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang aktif dalam komunitas Tionghoa dan memiliki pengalaman di sektor bisnis.

Widiyanti Putri Wardhana, seorang pengusaha, juga akan bergabung, serta Arifatul Choiri Fauzi, Sekretaris Umum PP Muslimat NU dan aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tokoh-tokoh perempuan lainnya yang akan bergabung dalam kabinet Prabowo adalah Meutya Hafid, mantan jurnalis yang juga Anggota DPR RI dan menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR pada periode 2019-2024.

Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua dengan pengalaman di pemerintahan daerah, juga dipanggil. Selain itu, ada Christina Aryani, politisi yang juga memiliki karier profesional sebagai penasihat hukum, dosen fakultas hukum, dan direktur eksekutif di berbagai perusahaan swasta.

Ada pula Isyana Bagoes Oka, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Diana Kusumastuti yang merupakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR juga akan bergabung.

Rachel menilai keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan lebih banyak perempuan di kabinetnya sejalan dengan peningkatan jumlah anggota perempuan DPR periode 2024-2029.

"Semakin banyak perempuan di kursi eksekutif dan legislatif dapat meningkatkan kebijakan yang lebih representatif gender, artinya dukungan untuk kepentingan perempuan semakin besar," tutur Legislator dari dapil Jawa Barat II itu.

Berdasarkan laporan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), perolehan kursi perempuan di DPR periode 2024–2029 menjadi yang tertinggi dalam sejarah hasil Pemilu. Pada Pemilu 1999, anggota DPR perempuan hanya berjumlah 8,2%.

Lalu di Pemilu 2004 ada di angka 11,5 persen. Pada Pemilu 2009, anggota perempuan DPR berjumlah 18%, Pemilu 2014 turun di angka 17,3%, Pemilu 2019 anggota DPR perempuan ada 20,5%, dan untuk Pemilu 2024 angkanya naik menjadi 21,9%.

"Tentunya kita berharap peningkatan jumlah anggota perempuan pada periode ini bisa memaksimalkan kerja-kerja DPR, khususnya untuk menunjang kepentingan perempuan," ucap Rachel.

"Harapannya, produk legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan DPR juga bisa lebih banyak untuk mengawal aspirasi perempuan Indonesia," sambungnya.

Rachel mengatakan kerja sama perempuan pada lembaga eksekutif dan legislatif dapat mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan. Apalagi tantangan yang dihadapi perempuan di era kemajuan zaman ini semakin besar.

"Membuat suara perempuan didengar itu tidak mudah, apalagi masih banyak pemikiran patriarki di Indonesia. Maka semakin banyak Srikandi yang berjuang, goals yang didapat juga akan semakin banyak dan cepat," ujar Rachel.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diperjuangkan secara efektif. Proporsi perempuan masih perlu ditingkatkan untuk mencerminkan keberagaman populasi Indonesia secara keseluruhan," tambahnya.

Menurut Rachel, perempuan yang ada dalam posisi strategis atau pengambil keputusan dalam kebijakan harus mampu membawa perubahan nyata. Kebijakan yang diambil juga perlu mempertimbangkan kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya.

"Perempuan dapat mengembangkan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat," ungkap Rachel.

"Tidak hanya mengisi posisi secara simbolis tetapi juga mampu membawa perubahan nyata dalam kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya," imbuhnya.

Meski keterwakilan perempuan di DPR sendiri sebetulnya masih harus diperjuangkan lagi, Rachel menilai peningkatan jumlah anggota dewan perempuan dapat semakin menambah perjuangan bagi seluruh perempuan di Indonesia.

“Perempuan jadi bisa berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pada isu perempuan dan anak yang saling melekat,” ungkap Rachel.[dnl]