Anggota DPR Sambut Positif Upaya Bersih-bersih Pungli di Rutan KPK

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Anggota DPR RI Gilang Dhielafararez menyambut positif upaya bersih-bersih yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aksi pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) bagi para tahanan lembaga anti-rasuah itu. Masalah pungli di Rutan KPK terus menjadi isu sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh dalam hal pengelolaan atau operasionalnya.

"Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan penting karena terbongkarnya masalah pungli di Rutan KPK ini bukan pertama kali terjadi," kata Gilang Dhielafararez, Jumat (11/10/2024).

"Kita dukung adanya bersih-bersih KPK dari pungli di Rutan," lanjutnya.

Kasus pungli di Rutan KPK sudah terendus lama, namun puncaknya terbongkar pada setahun lalu. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar yang dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK.

Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, peraturan KPK, hingga peraturan Dewas KPK.

Sebanyak 15 orang—bekas pegawai KPK—didakwa terlibat dalam aksi pungli tersebut. Beberapa tahanan KPK mengaku terpaksa membayar pungli karena kalau tidak mereka akan ditempatkan di ruang isolasi atau mendapatkan hukuman lainnya.

Baru-baru ini, KPK kembali melakukan sidak di Rutannya sendiri. Hal ini menyusul pernyataan mantan Wali Kota Bekasi, Rachmat Effendi alias Pepen, dalam persidangan terkait perkara pungli di Rutan KPK. Terpidana kasus suap pengadaan barang dan jasa itu mengungkapkan ada penyewaan fasilitas sel khusus saat bersaksi dalam sidang itu.

Pepen yang pernah menjadi koordinator tempat tinggal (korting) di Rutan KPK mengungkap fasilitas sel khusus tersebut berbayar sekitar Rp97 juta-an per bulan. Menurutnya, pernah ada eks-Wali Kota Yogyakarta yang menggunakan fasilitas penyewaan sel tersebut setiap hari untuk menggunakan insulin.

Gilang pun berharap ada penelusuran lebih lanjut terkait informasi ini.

“Keterangan dari saksi tersebut, saya rasa harus ditindaklanjuti agar semua semakin terbuka,” tuturnya Legislator dari dapil Jawa Tengah II itu.

“Hasil investigasi harus disampaikan secara transparan,” tukasnya.

Gilang juga menekankan investigasi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki independensi dan integritas. Tujuan agar mendapatkan fakta yang jelas dan menindak tegas siapa saja yang terlibat.

"Dari kasus ini kita tahu ternyata lembaga penegak hukum sekalipun tidak luput dari persoalan pelanggaran hukum,” sebutnya.

Oleh karena itu, Gilang mendukung reformasi sistem dalam pengelolaan Rutan KPK. Dengan begitu, praktik pungli di lingkungan KPK betul-betul dapat diberantas.

“Kami pasti mendukung perubahan di lingkungan Rutan KPK ini karena telah mencederai keadilan. KPK sebagai lembaga anti-rasuah harus bisa menunjukkan bebas dari aksi korupsi agar mendapat kepercayaan masyarakat,” papar Gilang.

Gilang juga menyoroti pentingnya transformasi dalam sistem di Rutan. Termasuk mencakup perubahan sistemik dari penegakan hukum dan pengelolaan fasilitas penahanan.

“KPK bersama dengan lembaga pemasyarakatan lainnya harus membuktikan komitmen mereka untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dan praktik korupsi di setiap lini,” ujar Gilang.

Penerapan sistem manajemen yang baik, menurut Gilang bisa memperbaiki pengelolaan korup yang terjadi selama ini di Rutan KPK.

"Bukan hanya untuk meningkatkan citra dari masyarakat. Tapi mengembalikan marwah KPK sebagai pemberantas rasuah," jelasnya. [dnl]