Anggota Komisi IV DPR RI Soroti Sistem Produksi Pangan Indonesia yang Carut-Marut

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET- Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai bahwa sistem produksi pangan di Indonesia saat ini sangat carut-marut dan jauh dari kesiapan untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028.

Menurutnya, terdapat tumpang tindih peran di berbagai lembaga, tanpa satu penanggung jawab utama yang jelas untuk mengatur produksi pangan.

"Dirut Bulog tadi menjelaskan bahwa Bulog memiliki rencana untuk terlibat dalam produksi pangan, begitu juga dengan PT Pupuk Indonesia dan sektor kehutanan. Ini menunjukkan pemerintah tidak siap dan tidak memiliki sistem yang jelas," ujar Firman, Kamis (14/11/2024).

Firman menegaskan bahwa produksi pangan seharusnya tidak menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia, Bulog atau Kementerian Kehutanan. Menurutnya, masing-masing lembaga ini memiliki tugas spesifik.

"Kementerian Kehutanan bertugas menjaga ekosistem hutan, PT Pupuk Indonesia terkait ketersediaan pupuk, dan Bulog sebagai penyangga harga," tambahnya.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa komando utama produksi pangan seharusnya berada di bawah Kementerian Pertanian.

"Kementerian Pertanian seharusnya menjadi 'Menko Pangan' yang mengatur produksi dari hulu ke hilir. Penanggung jawab utama produksi pangan hanya satu, yaitu Kementerian Pertanian, sementara lembaga lain hanya berperan sebagai pendukung," tegasnya.

Firman menilai, posisi Menko Pangan yang ada saat ini lebih bersifat sebagai kebijakan politik saja. Ia menyarankan agar Kementerian Pertanian diberikan komando penuh terkait produksi pangan untuk mencapai swasembada pangan yang terkoordinasi.

"Jadi, lembaga lain seperti Bulog dan PT Pupuk Indonesia tidak bergerak sendiri-sendiri," ujarnya.

Menurut Firman, jika Kementerian Pertanian berperan sebagai dirigen dalam produksi pangan, maka Bulog bisa melakukan transformasi kelembagaan dengan lebih efektif. Misalnya, dalam kasus impor, barang tersebut masuk ke gudang Bulog, dan Bulog yang menetapkan harga pasaran.

"Dengan demikian, ada pengendalian harga atas dan harga bawah yang seimbang. Harga bawah untuk melindungi petani, dan harga atas agar konsumen tidak terbebani harga pangan yang terlalu tinggi," pungkasnya. [dnl]