Fakta Nasional

Apresiasi PKS untuk Satu Tahun Prabowo-Gibran: Program Pro-Rakyat Harus Dikawal Proses Transparan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan positif dari Fraksi PKS di DPR RI. Mardani Ali Sera, salah satu anggotanya, secara terbuka memberikan apresiasi atas berbagai pro…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Tuesday, 21 October 2025 📖 1 menit
Apresiasi PKS untuk Satu Tahun Prabowo-Gibran: Program Pro-Rakyat Harus Dikawal Proses Transparan
Presiden Prabowo Subianto/Dok. BPMI Setpres.

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan positif dari Fraksi PKS di DPR RI. Mardani Ali Sera, salah satu anggotanya, secara terbuka memberikan apresiasi atas berbagai program yang dianggap berpihak langsung kepada masyarakat.

Menurut Mardani, langkah-langkah konkret seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif penguatan koperasi, hingga program pemeriksaan kesehatan massal adalah langkah nyata. Gagasan seperti Sekolah Rakyat juga dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mendekatkan kesejahteraan. "Banyak program pro rakyat," ujar Mardani di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Meski memberikan apresiasi, Mardani mengingatkan bahwa program besar saja tidak cukup. Ia menekankan bahwa ujian sesungguhnya terletak pada kekuatan proses pelaksanaan atau teknokrasi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada cara berkomunikasi dan tata kelola yang transparan.

"Pola evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) wajib diterapkan," tegasnya. Politisi PKS ini meyakini bahwa proses akan sangat menentukan hasil akhir dari seluruh program yang dijalankan oleh pemerintah.

Poin krusial lain yang disentil Mardani adalah perlunya penguatan otonomi daerah. Ia memandang Indonesia sebagai negara yang sangat luas dan majemuk. Oleh karena itu, daerah membutuhkan ruang kewenangan yang cukup agar bisa tumbuh dan mengembangkan potensi uniknya masing-masing.

"Khusus untuk otonomi daerah harus mendapat perhatian," jelasnya. Sebagai saran tambahan, Mardani mendorong agar dana alokasi ke daerah diperkuat dan dioptimalkan, serta diiringi dengan pendampingan intensif dari pemerintah pusat untuk memastikan pemerataan pembangunan.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK