Fakta Nasional

ASN Tetap WFH Hari Jumat, KPK Pastikan Layanan Publik Tidak Lumpuh!

FAKTANASIONAL.NET - Kebijakan Work From Home (WFH) nasional setiap hari Jumat mulai berlaku secara perdana pada hari ini, Jumat, 10 April 2026. Meski banyak aparatur sipil negara yang bekerja dari rumah demi penghematan energi, Komisi Pemberantasan…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Jessy Serianda Editor: Redaksi 📍 Nasional Saturday, 11 April 2026 📖 1 menit
ASN Tetap WFH Hari Jumat, KPK Pastikan Layanan Publik Tidak Lumpuh!
KPK menemukan indikasi TPPU dari kasus Silmy Karim./(ist/fkn)
) -->

FAKTANASIONAL.NET - Kebijakan Work From Home (WFH) nasional setiap hari Jumat mulai berlaku secara perdana pada hari ini, Jumat, 10 April 2026.

Meski banyak aparatur sipil negara yang bekerja dari rumah demi penghematan energi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan pelayanan publik mereka tetap berjalan optimal. KPK melakukan kombinasi kerja antara kantor dan rumah secara fleksibel.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa unit vital tetap melayani masyarakat secara langsung di gedung KPK. Layanan tersebut meliputi pengaduan masyarakat, informasi publik, perpustakaan, hingga pelaporan LHKPN.

Sementara itu, untuk layanan yang lebih teknis seperti sertifikasi penyuluh antikorupsi dan pelaporan gratifikasi, masyarakat diarahkan untuk menggunakan platform digital atau aplikasi resmi KPK yang sudah terintegrasi.

Langkah WFH ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang diinisiasi sejak Maret 2026 untuk menekan konsumsi BBM. Transformasi budaya kerja ini didukung penuh oleh teknologi informasi agar kualitas kinerja tetap terjaga.

KPK membuktikan bahwa meski ada penyesuaian lokasi kerja, agenda penegakan hukum seperti pemeriksaan saksi kasus korupsi tetap dilakukan sesuai jadwal demi menjaga integritas lembaga.[Jes]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK