Banggar DPR Desak Reformasi Subsidi: Usulkan Verifikasi Biometrik untuk Tekan Kebocoran hingga 80%

FAKTANASIONAL.NET – Program subsidi pemerintah saat ini dinilai masih jauh dari target sasaran.

Tingkat kesalahan penyaluran atau bias subsidi diperkirakan mencapai angka yang sangat signifikan, yakni antara 60 hingga 80 persen. Kondisi ini memicu urgensi reformasi sistem agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menegaskan bahwa penajaman subsidi harus segera dilakukan.

Menurutnya, tingginya angka exclusion dan inclusion error menjadi bukti bahwa mekanisme yang ada saat ini tidak efektif.

“Subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran, hampir 60-80 persen itu bias,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jumat (13/3/2026).

Solusi Biometrik: Fingerprint dan Retina Mata

Sebagai langkah konkret, Banggar DPR kembali mendorong penggunaan teknologi verifikasi biometrik bagi para penerima subsidi. Said mengungkapkan bahwa usulan ini sebenarnya bukan hal baru, melainkan rekomendasi yang sudah disuarakan sejak hampir satu dekade lalu.

“Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi,” tuturnya.

Said menyoroti penyaluran subsidi LPG 3 kg sebagai contoh nyata lemahnya sistem pengawasan.

Saat ini, distribusi LPG bersubsidi masih dilakukan secara terbuka, sehingga siapa pun bisa mengaksesnya tanpa verifikasi ketat yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun yang naik terus, berdasarkan undang-undang harusnya tertutup tapi dijual terbuka karena belum ada sistem. Seharusnya pakai fingerprint atau retina mata yang berdasarkan DTKS,” tegas Said.

Potensi Penghematan Anggaran

Implementasi sistem biometrik ini diyakini mampu menekan volume subsidi secara drastis karena penyaluran menjadi lebih terkontrol dan transparan.

Jika verifikasi berjalan efektif, konsumsi LPG bersubsidi diprediksi akan menurun tajam.

Said memperkirakan, dengan sistem yang akurat, konsumsi LPG bersubsidi yang saat ini mencapai 8,6 juta metrik ton dapat ditekan hingga hanya menjadi maksimal 5,5 juta metrik ton.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mengamankan hak masyarakat miskin, tetapi juga menjaga keberlanjutan APBN.