Banggar DPR Minta Tangguhkan Efisiensi Anggaran 2026 Demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan pemerintah untuk meninjau ulang rencana efisiensi belanja negara dalam penyusunan RAPBN 2026.

Ketua Banggar, Said Abdullah, menilai saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi domestik masih menghadapi tantangan berat, sehingga program efisiensi yang berkelanjutan perlu dikaji lebih dalam.

“Lebih baik keinginan efisiensi 2026 ditangguhkan sembari melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh,” ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).

Rasio pendapatan negara ditargetkan di kisaran 11,71 – 12,22 % dari PDB, sementara belanja negara dialokasikan 14,19 – 14,75 % dari PDB.

Menurut Said, pemerintah harus mengejar best effort untuk memenuhi target penerimaan—pajak, cukai, dan PNBP—di tengah dinamika global yang menekan aktivitas ekonomi domestik.

Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Fiskal Optimal

Kolaborasi Eksekutif-Legislatif

Penyusunan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi.

Monitoring evaluasi efisiensi belanja tahun berjalan.

Melibatkan Sektor Swasta dan Akademisi

Forum diskusi untuk input kebijakan fiskal.

Penelitian dampak pemangkasan anggaran pada masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan adanya perang tarif, konflik geopolitik, dan tekanan global lain yang berdampak pada ekonomi, politik, dan sosial.

Menurutnya, pemerintah harus meredam dampak negatif tersebut dengan kebijakan tepat sasaran. “Diperlukan intervensi situasi agar pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi rakyat,” tegas Puan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa efisiensi belanja akan tetap menjadi acuan penyusunan APBN 2026.

Pemerintah akan menggunakan evaluasi tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas belanja menjadi lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Proses monitoring akan melibatkan cross-check antar kementerian dan lembaga untuk memastikan setiap rupiah yang dihemat benar-benar memberikan nilai tambah.

Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan perencanaan anggaran yang matang, diharapkan APBN 2026 dapat menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dan tuntutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.[dit]