Bank Kalbar Berkomitmen Taat Pajak guna Optimalkan Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Faktakalbar.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat menggelar Forum Silaturahmi Perpajakan guna memperkuat komunikasi serta kepercayaan pemangku kepentingan di Aula Kanwil DJP Kalbar pada Kamis, 17 September 2026.

Kegiatan bertema “Melangkah Bersama Bersatu Membangun Negeri, Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh” tersebut dihadiri oleh 73 peserta dari kalangan wajib pajak, akademisi, asosiasi, hingga jajaran media massa.

Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Bank Kalbar Yuse Chaidi Amzar menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu mendukung integrasi sistem pembayaran pajak elektronik demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bank Kalbar akan terus berkomitmen mendukung untuk taat pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah yang muaranya demi pertumbuhan perekonomian di Kalbar,” tegas Yuse Chaidi Amzar.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Kalbar Dudi Efendi Karnawidjaya menyatakan bahwa penerimaan pajak yang sehat harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.

“Pajak adalah tanggung jawab dan kepentingan kita bersama. Kepatuhan yang kita harapkan harus tumbuh dari pemahaman, pelayanan yang baik, kepastian hukum, serta kepercayaan yang terbangun di antara kita semua,” ucap Dudi.

Dudi turut mengimbau masyarakat agar senantiasa mewaspadai berbagai modus penipuan yang marak mengatasnamakan lembaga negara.

Ia menegaskan bahwa pihak DJP tidak pernah meminta pembayaran pajak secara langsung maupun meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi.

“Pembayaran pajak hanya melalui bank persepsi dengan kode billing resmi dari sistem Coretax DJP. Jangan mudah tergiur atau menyerahkan data kepada pihak yang tidak dikenal,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Dudi memaparkan gambaran realisasi penerimaan pajak daerah yang ditopang oleh sektor perdagangan, industri manufaktur, dan pertanian.

Ketiga sektor utama penopang perekonomian Kalimantan Barat tersebut sekaligus menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak di daerah.