Banyak Sekolah Terancam Rubuh dan MBG Bancakan Korupsi, Tapi MBG Maju Terus

FAKTANASIONAL.NET - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak kembali menjadi sorotan. Di tengah kasus dugaan korupsi yang menyeret petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), sejumlah persoalan di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program tersebut, khususnya di Kalimantan Barat.

Sorotan datang dari Kabupaten Ketapang. Kondisi bangunan SD Negeri 21 Hulu Sungai dilaporkan mengalami kerusakan parah dan dinilai berpotensi mengancam keselamatan siswa maupun tenaga pendidik. Hingga kini, sekolah tersebut masih menunggu penanganan dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Buntut Kasus Dadan Cs, DPR Pastikan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Bakal Diaudit Total

Situasi itu kontras dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk menjalankan Program MBG. Di saat sejumlah sekolah menghadapi persoalan infrastruktur dasar, perhatian publik mulai mengarah pada pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran pendidikan dan kesejahteraan anak.

[caption id="attachment_56252" align="aligncenter" width="1200"] mantan Ketua BGN Dadan Hindayana. (Dok. Ist)[/caption]

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat tinggi BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG tahun anggaran 2025-2026. Mereka adalah Kepala BGN periode Agustus 2024–Juni 2026 Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, serta Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi Lodewyk Pusung.

Kasus tersebut menambah daftar persoalan yang membayangi pelaksanaan program nasional bernilai besar itu. Selain dugaan korupsi, MBG juga beberapa kali menjadi perhatian publik akibat kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.

Di Kalimantan Barat, efektivitas program tersebut juga mulai dipertanyakan setelah data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menunjukkan angka stunting justru mengalami peningkatan pada triwulan pertama 2026.

Berdasarkan data Dinkes Sanggau, prevalensi stunting pada 2024 berada di angka 21,48 persen. Angka itu sempat turun menjadi 20,50 persen pada 2025. Namun pada triwulan pertama 2026, prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 21,82 persen.

Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut kenaikan tersebut sebagai perhatian serius pemerintah daerah. Menurut dia, tren peningkatan stunting di tengah pelaksanaan MBG menjadi fenomena yang perlu dievaluasi.

"Di tahun 2025 kita mendapat prestasi dalam penanganan stunting dengan posisi kedua se-Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Kalau kita lihat trennya di tahun 2026 ini ada peningkatan kasus, ini anomali menurut saya," kata Susana, Selasa, 9 Juni 2026.

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar, M. Rifal, menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Menurut dia, pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya diukur dari pemberian makanan bergizi, tetapi juga dari tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak.

"Jangan sampai negara terlalu fokus pada program yang bersifat populis, sementara kebutuhan dasar pendidikan seperti ruang kelas yang aman dan layak justru terabaikan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga lingkungan belajar yang tidak mengancam keselamatan mereka," kata Rifal.

Kondisi SD Negeri 21 Hulu Sungai menjadi contoh nyata persoalan tersebut. Di sekolah itu, kebutuhan mendesak yang dirasakan siswa dan guru bukan sekadar tambahan asupan makanan, melainkan perbaikan bangunan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga menuai kritik terkait pengelolaan dapur penyedia makanan. Sejumlah pihak menyoroti dugaan dominasi kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat dalam pengelolaan dapur program tersebut. Kritik itu semakin menguat setelah munculnya perkara hukum yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Raup Miliaran Per Hari! Ternyata Ini Skandal Mega Korupsi Dadan Cs

Perdebatan mengenai efektivitas MBG pun semakin terbuka. Bagi sebagian pihak, program tersebut tetap diperlukan sebagai intervensi gizi. Namun bagi yang lain, kondisi sekolah-sekolah rusak, keterbatasan sarana pendidikan, serta masih tingginya angka stunting menunjukkan bahwa persoalan anak Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh daripada sekadar penyediaan makan siang gratis.

Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Ucup Supriatna, terkait kondisi SD Negeri 21 Hulu Sungai telah dilakukan melalui pesan singkat. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

(Tim)