Belum Seminggu Jadi Bos BGN, Sudaryono Pecat 261 Pegawai dan Tutup 833 Dapur!

KALAU Badan Gizi Nasional (BGN) diibaratkan kapal perang, maka Senin, 27 Juli 2026, terdengar sirene panjang. Bukan karena diserang armada asing. Bukan pula karena Godzilla berenang dari Laut Jawa. Sirene itu berbunyi karena kapten baru memutuskan menggelar operasi sapu jagat. Judul operasinya kira-kira begini, "Yang Kotor Minggir, Yang Bersih Tetap Masak."

Baru lima hari menjabat setelah dilantik pada 22 Juli 2026 menggantikan Nanik S. Deyang, Sudaryono langsung turun membawa sapu yang ukurannya mungkin dipinjam dari Gatotkaca. Dalam konferensi pers di Kantor BGN, ia mengumumkan aksi bersih-bersih membuat meja, kursi, sampai dispenser diduga ikut tegang.

Angkanya tidak main-main. Sebanyak 261 pegawai non-ASN diberhentikan. Rinciannya 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Alasannya beragam, mulai dari dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan dana program, sampai ada disebut-sebut nyasar ke dunia judi online. Di sisi lain, sembilan ASN dan PPPK menghadapi proses pelanggaran disiplin berat berpotensi berujung pemecatan. Masih belum selesai? Ada lagi 39 ASN terkena pelanggaran ringan dengan ancaman mutasi, demosi, atau sanksi administratif. Rasanya daftar hadir hari itu lebih menegangkan dari pengumuman kelulusan ujian.

Belum sempat publik menghabiskan kopi, datang babak kedua. Sekitar 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diputuskan tutup permanen. Ada media menulis 883, tetapi angka paling banyak muncul adalah 833 dapur. Rinciannya 98 di Sumatera, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 tersebar dari Kalimantan sampai Papua. Penyebabnya bukan karena diserbu alien lapar, melainkan pelanggaran higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai tidak memenuhi syarat.

Kalau ini pertandingan sepak bola, wasit tidak lagi mengeluarkan kartu kuning. Langsung meniup peluit panjang sambil mematikan lampu stadion. Suspend kali ini bukan istirahat minum teh. Permanen. Tidak ada pembayaran lagi. Dapur-dapur itu resmi pensiun dini.

Sudaryono menyebut langkah ini sebagai bagian dari "bersih-bersih" tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tetap berjalan, hanya jalurnya dipindahkan. Para siswa, ibu hamil, balita, dan penerima manfaat lainnya dijanjikan tetap mendapat makanan. Distribusi dialihkan ke dapur lain yang masih memenuhi standar. Ibarat bus rusak di tengah jalan, penumpang dipindahkan ke bus sehat agar tetap sampai tujuan, bukan disuruh jalan kaki sambil membawa panci.

Yang menarik justru suasana setelah pengumuman. Hening. Investor, mitra, maupun pengelola SPPG belum mengeluarkan tanggapan resmi. Mungkin masih memegang kalkulator, menghitung nasib bangunan dapur yang sudah berdiri. Atau mungkin sedang menatap langit sambil bertanya kepada awan, "Kenapa nasibku seperti IPAL yang gagal memenuhi syarat?"

Padahal beberapa hari sebelumnya Sudaryono sempat menjanjikan penyelesaian tunggakan pembayaran bagi mitra, terutama di wilayah 3T. Katanya, mitra tidak boleh dirugikan, meski belum tentu untung sebesar harapan. Kini janji itu berdiri di persimpangan bersama kenyataan bahwa ratusan dapur telah ditutup permanen.

Babak selanjutnya terdengar seperti naskah film laga. BGN memastikan redistribusi layanan berlangsung agar penerima manfaat tidak kehilangan hak. Dapur yang masih sehat akan bekerja lebih keras. Pengawasan diperketat. Dapur yang melanggar diberi kesempatan memperbaiki diri. Kalau tetap bandel, pintu keluar sudah menunggu. Prinsipnya sederhana. Yang disiplin diberi tepuk tangan, yang bermain api dipersilakan mencari kompor lain.

Semua ini diklaim demi kualitas gizi, keamanan pangan, dan tata kelola lebih baik. Sebab tujuan MBG bukan sekadar membuat perut kenyang, tetapi memastikan makanan aman dan bergizi.

Negeri ini memang unik. Kadang paling melelahkan bukan memasak nasi, melainkan memastikan sendok, dapur, saluran limbah, laporan administrasi, dan nurani sama-sama bersih. Semoga setelah sapu raksasa selesai berputar, yang tersisa bukan hanya lantai licin mengilap, tetapi juga kepercayaan publik selama ini sering terpeleset di kulit pisang birokrasi.

Penulis: Rosadi Jamani (Jurnalis Senior dan Ketua Satu Pena Kalbar)