Benarkah MBG Lebih Penting daripada Lapangan Kerja?

FAKTANASIONAL.NET - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikritisi media massa dan medsos. Mayoritas menyatakan, MBG memang program bagus. Tapi pelaksanaannya yang menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran negara dan berantakan di lapangan, membuat kritik terus bermunculan.

Apalagi, pemerintah menyatakan hal yang tidak masuk akal.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy menilai program MBG lebih mendesak ketimbang pembukaan lapangan kerja.

Ia mengatakan, "Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Jawab saya, penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan, MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” ujarnya dalam acara Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place, Kamis (29/1/2026).

Sepanjang kurun waktu pelaksanaan, berbagai insiden serius bermunculan di wilayah daerah, mulai dari kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Grobogan, Mojokerto, Semarang, hingga perdebatan mengenai transparansi pengadaan bahan pangan dan anggaran harian yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per hari.

Pernyataan Menteri Rachmat Pambudy itu mengecewakan rakyat.

Warganet memandang argumen pemerintah memiliki cacat logika sistematis. Salah satu narasi kritik tajam warganet berbunyi:

"Padahal kalau ada lapangan pekerjaan yang luas dan upah yang layak, orang tua bisa memberi makan anak-anaknya dengan layak tanpa harus bergantung pada bagi-bagi makan dari negara. Mengapa memilih memberi 'ikan' dalam bentuk paket harian alih-alih memberi 'kail' berupa pekerjaan bermartabat?"

Warganet menyoroti bahwa ketergantungan masyarakat pada bansos pangan adalah gejala hilangnya kemandirian ekonomi akibat sulitnya mencari kerja.

Kritik sosial publik berfokus pada tiga aspek utama:

Dilema Prioritas Ekonomi: Publik menilai penciptaan lapangan kerja dan kenaikan upah riil adalah solusi jangka panjang yang memanusiakan warga.

Jika warga berdaya, kelaparan akan terentaskan secara alami tanpa memperbesar beban APBN.

Kualitas dan Standar Keamanan Pangan: Banyak pengguna media sosial membagikan foto-foto porsi MBG di sekolah anak mereka yang dinilai sangat minim gizi, tidak setara dengan alokasi anggaran per porsi yang dijanjikan, hingga berisiko buruk bagi kesehatan akibat rantai pasok yang tidak higienis.

Risiko Kebocoran Anggaran: Dengan biaya operasional yang sangat masif per hari, publik mengkhawatirkan celah korupsi, perburuan rente (rent-seeking), dan keterlibatan vendor-vendor yang tidak kompeten demi mengejar margin keuntungan.

Analisis Kredibilitas Isu: Kritik publik ini didasari atas fakta empiris di lapangan.

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan lembaga riset independen mengonfirmasi adanya insiden keracunan di berbagai daerah serta masalah ketimpangan kualitas menu antarwilayah.

Kritik warganet dalam kasus ini berfungsi sebagai fungsi kontrol publik (watchdog) terhadap kebijakan bernilai ratusan triliun rupiah agar tidak berhenti sekadar sebagai komoditas politik populis, melainkan benar-benar berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan generasi muda. (*)