Berkaca pada Ketegasan Presiden Bukele Tangani Korupsi

SAYA tidak henti-hentinya untuk mencari tau dan menemukan bagaimana cara terbaik untuk Indonesia atasi Korupsi. Mengingat kondisi dan kejadiannya sangat masif.

Mudah menemukan Bupati kena OTT, banyak kasus under invocing, kasus MBG tujuh petingginya sudah mendekam dalam penjara untuk menunggu berapa kerugian, dan apa bentuk hukuman yang bekal dijatuhkan. Belum termasuk banyak kasus yang masih tersembunyi yang didesak terus oleh NGO anti-korupsi.

Saya telah usulkan tiga hal untuk atasi Korupsi:

Pertama, segera sahkan Undang-Undang Perampasan Harta Koruptor.

Kedua, tambah penyidik KPK.

Ketiga, sediakan lembaga KPK fungsional lebih rendah selevel yang berada di provinsi berperan secara independen.

Walau saya juga pernah singgung penyederhanaan proses hukuman agar penanganan kasus korupsi lebih efektif dan cepat selesai, termasuk sanksi sosial bagi koruptor pakai chips kakinya, sehingga mereka yang masuk penjara, juga diberi waktu sebagai pekerja sosial, untuk membiayai dirinya sendiri.

Koruptor yang sudah jatuh hukuman tidak jadi beban negara lagi lewat Kementerian Hukum, dengan sanksi sosial.

Namun saya menemukan narasi yang cukup bisa saya percayai, bahwa seharusnya presiden kita yang berasal dari militer, tetapi mesti setegas Nayib Bukele yang berasal murni dari sipil, seorang presiden termuda Amerika Latin dari El Savador.

Karir politiknya dari wali kota, kemudian menjadi presiden sangat fokus pada masalah penanganan "crime and corruption", telah melakukan tindakan pemberantasan kejahatan dan korupsi secara tegas dan konsisten hingga kini.

Perlakuan beliau sama seriusnya untuk para koruptor dengan penjahat obat terlarang dan pembunuh jalanan. Pada rekaman video yang beredar terlihat bagaimana pengaturan penjara untuk para penjahat, Beliau menganggap penjahat mesti diborgol kaki dan tangannya.

Ada tiga hal yang tegas Beliau lakukan menjadi pelajaran berarti bagi kita:

Pertama: Sistem peradilan disapu bersih, hakim, Polisi dan Jaksa yang ketahuan korupsi ditangkap dan dihukum secara massal.

Kedua: Para mantan koruptor sekelas presiden dan pejabat disita semua assetnya.

Ketiga: Karena menganggap koruptor itu ibarat kanker, maka dia harus diamputasi, seperti sekeras hukuman yang diberlakukan pada penjahat pembunuh jalanan.

Apakah di negara kita sudah setegas Nayib Bukele? Saya masih melihatnya secara samar-samar, seberapa berani presiden kita untuk melumat mereka yang koruptor, bisa jadi lambatnya pengesahan Undang-Undang Anti Korupsi sebagai bagian terhadap menduanya niat pada politisi untuk memperbaiki masalah korupsi di Indonesia.

Ini terlihat dari langkah untuk tetap mendukung MBG yang terindikasi banyak kasus korupsi serta menundanya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset para koruptor.

Praktik-praktik korupsi masih banyak muncul, Presiden kita diharapkan jernih melihat persoalan ini, tidak memihak, namun memiliki keberanian tanpa pandang bulu.

Penulis: Elfindri (Aktivis Mahasiswa / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)