BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, JIS hingga Cikal Tak Lagi Dapat Jatah

FAKTANASIONAL.NET - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai masuk kategori elite dikeluarkan dari daftar penerima program tersebut karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan makanan siswanya secara mandiri.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan itu saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8). Informasi tersebut dikutip dari CNN Indonesia.

"Kita udah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pengecualian terhadap sekolah-sekolah tersebut sudah mulai diterapkan. Masyarakat juga dapat melihat daftar sekolah yang tidak memperoleh alokasi MBG melalui sistem Radar MBG milik BGN.

Ia menyebut beberapa nama sekolah sebagai contoh, di antaranya Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, SMA Taruna Nusantara, serta Kemala Bhayangkari.

"Cek aja (Radar MBG), misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Taruna Bhayangkara misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," imbuhnya.

Sudaryono menjelaskan, keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kategori sekolah, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran negara.

Pemerintah ingin memastikan MBG diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Salah satunya kan kita ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang (anggaran), kalau enggak dapat kurangi uang," katanya.

Sebelumnya, BGN memang mengkaji penyesuaian sasaran penerima MBG, termasuk kemungkinan menghentikan bantuan bagi siswa dari keluarga mampu atau kelompok desil 8 hingga 10.

Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan kajian itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu maksimal satu bulan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Penentuan penerima juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi siswa dan karakteristik sekolah.

BGN turut mengingatkan bahwa dalam satu sekolah dapat terdapat siswa dengan latar belakang ekonomi berbeda. Karena itu, penerapan kebijakan perlu memperhatikan kondisi psikologis siswa.[dit]