BGN Klaim Penurunan Kasus, Jumlah Korban Keracunan MBG Justru Naik 13 Persen

KLAIM Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) turun drastis dari 85 kasus pada Oktober 2025 menjadi hanya 10 kasus pada Januari 2026 terdengar menenangkan di atas kertas.

Namun justru di titik inilah masalah serius bermula. Karena ketika publik diajak fokus pada penurunan "jumlah kasus", data lain yang jauh lebih substantif malah menunjukkan alarm bahaya yang semakin nyaring.

Jumlah korban anak justru meningkat tajam. Sepanjang 2025, KPAI mencatat 12.658 anak menjadi korban keracunan MBG. Hingga 20 Januari 2026, jumlah itu sudah bertambah 1.648 orang, atau naik sekitar 13 persen hanya dalam hitungan hari di awal tahun.

Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah tubuh-tubuh anak yang sakit, muntah, pusing, kejang, dan terpaksa dirawat akibat kegagalan negara memastikan makanan aman.

Perbedaan cara membaca data inilah yang mengungkap masalah mendasar BGN. Penurunan jumlah "kasus" tidak otomatis berarti situasi membaik jika setiap kasus justru melibatkan korban dalam skala yang lebih besar.

Satu peristiwa keracunan yang menimpa ratusan anak tidak bisa dipoles sebagai keberhasilan hanya karena dihitung sebagai satu kasus.

Ketika 803 anak di Grobogan, 411 di Mojokerto, 194 di Wonogiri, 123 di Tulungagung, dan puluhan anak lain di Majene, Lombok, serta Kulon Progo jatuh sakit, maka yang sesungguhnya terjadi adalah eskalasi risiko, bukan penurunan masalah.

Masyarakat bertanya-tanya: BGN sedang mengelola program gizi, atau sekadar mengelola narasi?

Lebih lanjut, naiknya jumlah korban justru terjadi ketika pemerintah mengklaim perbaikan sistem. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan MBG bukan sekadar teknis, melainkan kegagalan struktural dalam pengawasan rantai pangan.

Namun alih-alih membuka masalah ini secara jujur dan menyeluruh, BGN memilih berlindung di balik angka kasus yang dipersempit definisinya. Ini bukan hanya manipulasi persepsi, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap prinsip perlindungan anak.

Dalam kebijakan publik, yang diukur seharusnya bukan hanya berapa kali kejadian terjadi, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap warga. Terlebih lagi ketika sasarannya adalah anak-anak, kelompok paling rentan yang sama sekali tidak punya kuasa menolak makanan yang disediakan negara.

Setiap anak yang keracunan adalah bukti bahwa negara gagal menjalankan kewajiban dasarnya. Dan setiap klaim sepihak yang mengesampingkan fakta korban massal adalah bentuk kekerasan lain terhadap anak-anak bangsa.[***]

oleh: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER).