BGN Prioritaskan Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur

FAKTANASIONAL.NET — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pemerintah bakal memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur, meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

Penegasan tersebut disampaikan guna merespons sorotan di media sosial terkait minimnya operasional dapur MBG di Papua—yang disebut hanya sekitar satu persen—meski wilayah tersebut mencatatkan prevalensi stunting yang tinggi.

Sudaryono mengakui pemerataan fasilitas dapur MBG di wilayah timur masih menjadi tantangan yang terus diselesaikan.

BGN telah melakukan pemetaan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan serta kondisi riil di lapangan.

"Terkait Papua satu persen dan lain-lain, enggak hanya Papua, di NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus, penting dan genting harus diperbaiki," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (29/7).

Baca Juga: Minta Tolak Permohona Praperadilan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Kejagung: Tak Berdasarkan Argumentasi Hukum

Ia menjelaskan bahwa BGN menerapkan skala prioritas dalam memperluas cakupan dapur MBG.

Daerah yang mendesak dan membutuhkan akan didahulukan agar program penanganan gizi dapat langsung menyasar kelompok masyarakat paling rentan.

Selain penambahan fasilitas fisik di wilayah timur, BGN tengah merancang skema dan mekanisme khusus untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak di kawasan rawan konflik.

Uji coba (piloting) penyaluran telah dijalankan dengan melibatkan jajaran TNI dan Polri, serta memanfaatkan fasilitas umum lokal seperti rumah ibadah.

"MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri, menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," jelasnya.

Sudaryono menekankan bahwa seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di pelosok maupun kawasan rawan konflik, memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses perbaikan gizi.

"Anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan," terang Sudaryono.

Baca Juga: Pesan Kepala BGN Sudaryono Kepada Jajaran: Jangan Lari dari Masalah