BGN Stop Belanja Modal 2027, Pengadaan LED Rp535 Miliar Resmi Dibatalkan

FAKTANASIONAL.NET - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak memasukkan belanja modal dalam anggaran 2027.

Kepala BGN Sudaryono menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran negara memberikan manfaat yang jelas.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono seusai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam, dikutip dari CNBC Indonesia.

"Anda bisa lihat di tahun 2027 itu tidak ada belanja modal. Jadi tidak ada pengadaan yang aneh-aneh," kata Sudaryono.

Ia juga mengonfirmasi pembatalan rencana pengadaan layar LED yang sebelumnya ramai dibahas di media sosial dengan nilai mencapai Rp535 miliar. Menurut Sudaryono, proses pengadaan tersebut telah berjalan sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.

"Jadi yang di Sosmed ramai itu (layar) LED seolah-olah kita belanja Rp500 miliar lebih, nggak. Saya masuk sebagai Kepala Badan Gizi, kemudian kami batalkan," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, pengadaan itu dibatalkan karena tidak dibutuhkan dan tidak memiliki pagu anggaran.

"Satu, alasannya mengada-ada. Kedua, pagu anggarannya nggak ada. Jadi kalaupun diadakan pasti keliru, apalagi diadakan saja sudah keliru," tutur Sudaryono.

Dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Sudaryono memaparkan pagu BGN 2027 sebesar Rp240,21 triliun. Sebanyak Rp232,5 triliun atau 96,8% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan Rp7,32 triliun atau 3,05% digunakan untuk dukungan manajemen.

Target penerima manfaat pada 2027 mencapai 72.464.886 orang. Jumlah itu terdiri dari 60.599.777 peserta didik dan 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Meski demikian, Sudaryono membuka kemungkinan anggaran MBG tahun depan ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.

"Ya kami untuk di bawah Rp200 triliun tahun depan, ya bisa. Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk seefisien mungkin," ujarnya.

Ia mengatakan BGN akan menghitung kembali kebutuhan anggaran bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Nanti kami coba bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan, dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi," kata dia.

Sudaryono menegaskan seluruh anggaran BGN merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.

"Intinya begini, anggaran ini adalah uang rakyat. Anggaran ini adalah.. satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai kepala kemudian menggunakan ini seenaknya, seolah-olah itu uang nenek saya, bukan. Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya" tegas Sudaryono.

"Jadi kami pastikan di bawah kepemimpinan kami, itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada, kami pastikan itu," pungkasnya.[dit]