BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG, Ternyata Belum Daftar SLHS

FAKTANASIONAL.NET - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap ribuan dapur yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia ditutup sementara karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Keputusan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan pada Senin, 7 September 2026.

Dikutip dari detikNews, penutupan dilakukan setelah BGN bersama Kementerian Kesehatan melakukan pembaruan data dan verifikasi terhadap dapur-dapur SPPG.

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Sudaryono.

BGN sebelumnya melakukan penyisiran terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total awal 27.485 dapur, hasil penyisiran membuat jumlah dapur yang tercatat menjadi 27.022 dapur.

Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan hingga 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 1.999 dapur diketahui belum mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing.

Sudaryono menegaskan persoalan tersebut bukan karena pengajuan sertifikat ditolak atau persyaratannya belum terpenuhi. Dapur-dapur tersebut bahkan disebut belum melakukan pendaftaran.

"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali," tegasnya.

Secara rinci, 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara terdiri atas 351 dapur di Wilayah 1, 1.417 dapur di Wilayah 2, dan 231 dapur di Wilayah 3.

Setelah melewati tahapan konfirmasi dan evaluasi, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional seluruh dapur tersebut untuk menjalani investigasi lebih lanjut.

"Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," kata Sudaryono.

Menurut BGN, kebijakan itu merupakan bagian dari upaya memastikan kualitas, keamanan pangan dan gizi, serta keselamatan penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia.[dit]