BGN Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2025 Sebesar 1 Triliun Lebih Rupiah

FAKTANASIONAL.NET - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalami utang kepada pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,6 triliun.

Tunggakan ini untuk memenuhi sejumlah pos kegiatan, mulai dari pembelian seragam, sendok, sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), event orgainizer (EO), dan publikasi. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan tunggakan ini berasal dari kegiatan yang sebenarnya sudah selesai dilaksanakan, tapi belum sempat dibayarkan.

BGN berupaya menyelesaikan melalui mekanisme tunggakan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026.

"Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Jakarta Pusat pada Jumat (17/7/2026). BGN sedang merevisi anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, beberapa ketentuan yang disyaratkan agar di-review terlebih dahulu oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA).

Kemudian, Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tergantung nilai tagihan.

"Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses," ujarnya. Sebanyak Rp870 miliar telah dikoreksi kepada utang pihak ketiga. Angka ini masih bisa naik dan turun.

Selanjutnya, sebanyak Rp743 miliar yang belum diyakini oleh DJA sebagai utang kepada pihak ketiga berdasarkan hasil konfirmasi BPK.

Meski belum masuk dalam catatan laporan keuangan, BGN tetap mencatatnya sebagai potensi tagihan dalam catatan atas laporan keuangan.

"Nah yang terakhir ini adalah nilai yang belum diyakini. Artinya pihak DJA belum bisa menganggap ini diakui sebagai utang kepada pihak ketiga, karena belum memenuhi kualifikasi bahwa itu utang kepada pihak ketiga. Ini juga berdasarkan hasil konfirmasi oleh BPK," ujarnya. Komposisi tunggakan sebesar Rp1,6 triliun yang tersebar di berbagai pos kegiatan.

Pertama, belanja bahan untuk membeli seragam, Kejadian Luar Biasa (KLB), call center, sendok, dan lain-lain sebesar Rp16,1 miliar

Kedua, sertifikasi SPPG sebesar Rp111 miliar. Ketiga, jasa konsultan Rp200 juta. Keempat, sewa kendaraan insidentil Rp121 juta.

Kelima, Honor narasumber (kegiatan Bimtek penjamah makanan Rp812 juta).

"Mohon maaf kami masih banyak utang ke tempat lain," ujarnya.

Keenam, jasa lainnya untuk EO, publikasi dan sebagainya Rp330 miliar.

Ketujuh, utang ke Universitas Pertahanan (Unhan) untuk Uang Harian (UH)/Uang Transport (UT), dan pengiriman barang Rp7,3 miliar. Kedelapan, perjalanan dinas Rp684 juta. Kesembilan, tunggakan bantuan pemerintah untuk MBG Rp100 miliar.

Kesepuluh, belanja modal untuk pembangunan dapur APBN sebesar Rp1,04 triliun. Totalnya Rp1,609 triliun.

"Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggaran masih diblokir," ujarnya.

"Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)," ucapnya. (adm)