Bos BGN Tegaskan MBG Tak Gerus APBN, Sudaryono Singgung Pupuk hingga Perbaikan Ratusan Ribu Sekolah

FAKTANASIONAL.NET – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab terkurasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (31/7), sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

Sudaryono mengaku prihatin melihat komentar di media sosial yang menilai MBG menghabiskan anggaran negara.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti kelangkaan pupuk, kerusakan irigasi, hingga kondisi sekolah yang memerlukan renovasi telah terjadi jauh sebelum program MBG dijalankan.

"Saya gemes juga tuh lihat komentar di sosial media seolah-olah kan MBG ini menghabiskan anggaran negara," ujar Sudaryono.

Ia mencontohkan, pemerintah tetap mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi dan bahkan memberikan potongan harga meski MBG telah dianggarkan.

Selain itu, revitalisasi jaringan irigasi juga terus berjalan dengan alokasi anggaran mencapai Rp12 triliun hingga Rp14 triliun dalam lima tahun ke depan.

Sudaryono menegaskan pelaksanaan MBG tidak menghambat program pembangunan lainnya, termasuk renovasi sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Ia menyebut pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 90 ribu sekolah pada tahun ini, dengan total renovasi yang diproyeksikan mencapai hampir 400 ribu sekolah secara bertahap.

"Tahun ini 90 ribu dan akan selesai 300 ribu atau hampir 400 ribu sekolah ini akan diperbaiki semua," kata Sudaryono.

Pernyataan tersebut juga menanggapi viralnya foto siswa SDN Tanggirejo, Grobogan, Jawa Tengah, yang menyantap MBG di depan ruang kelas beratap rusak.

Sebelumnya, pada Rabu (29/7), Sudaryono menegaskan bahwa kondisi bangunan sekolah bukan disebabkan oleh hadirnya program MBG.

Menurutnya, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto justru terus meningkatkan jumlah sekolah yang direvitalisasi, sehingga narasi bahwa MBG mengorbankan sektor pendidikan dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.[dit]