BPI Danantara Dilibatkan dalam Rapat KKSK, APINDO: Nggak Wajar Lebih Tepat Kemenko Perekonomian

FAKTANASIONAL.NET – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terlibat dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) nggak wajar.

Pasalnya, BPI Danantara lebih menyerupai pelaku usaha dibanding pembuat kebijakan, sehingga yang lebih tepat adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

"Danantara itu sama sebenarnya dengan sektor swasta, bagian dari BUMN kan. Mestinya yang masuk itu lebih ke kementerian, karena kementerian itu yang membuat kebijakan," kata Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Aviliani di Kantor APINDO, Jakarta pada Selasa (28/7/2026).

Kemenko Perekonomian berperan mengoordinasikan sektor riil, sehingga kebijakan keuangan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dunia usaha.

Aviliani menduga alasan BPI Danantara dilibatkan dalam KSSK, karena lembaga tersebut akan menerbitkan obligasi dalam jumlah besar yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan.

"Obligasi yang cukup besar itu akan mempengaruhi sistem keuangan juga, gitu. Itu kemungkinan kenapa Danantara dimasukkan. Jadi memang nggak... nggak wajar, tapi kemungkinan penyebabnya adalah karena akan besar obligasi yang dikeluarkan oleh Danantara, gitu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar BPI Danantara terlibat dalam setiap pengambilan keputusan KSSK. Komite n bertugas memantau dan menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.

Selama ini, KSSK beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Arahan tersebut diungkapkan Rosan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran KSSK di Istana Kepresidenan.

"Nanti ini KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya," kata Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Dengan keterlibatan Danantara di KSSK, setiap keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong dari sisi moneter dan fiskal, tetapi juga dari dunia usaha, khususnya BUMN.

"Supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara," ucapnya.

Rosan Roeslani mengemukakan dengan arahan dari Prabowo tersebut, ke depan Danantara akan mengikuti setiap rapat KSSK bersama anggota lainnya.

"(Ke depan ikut rapat?) Iya, tadi arahannya sih begitu," ucapnya. (adm)