BPK Imbau Kementerian Tak Berpuas Diri Raih WTP: Bukan Tujuan Akhir, tetapi Fondasi Tata Kelola

FAKTANASIONAL.NET — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa audit dan pemeriksaan laporan keuangan negara tidak sekadar ditujukan untuk mengejar predikat opini semata, melainkan harus dijadikan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Pesan tersebut disampaikan oleh Plt. Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Agenda penyerahan LHP tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M. Panggabean.

Nyoman menggarisbawahi pentingnya penguatan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta percepatan transformasi Government 5.0 dalam ekosistem tata kelola keuangan publik.

Menurutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan kolaborasi inklusif berbasis lingkungan menjadi kunci utama efisiensi birokrasi modern.

"Peningkatan kualitas hidup serta keterjaminan masa depan generasi mendatang harus jadi prioritas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang akuntabel," ujar Nyoman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2026).

Meski begitu, BPK mengidentifikasi enam tantangan utama pemerintah dalam menerapkan Government 5.0, yakni ketimpangan kematangan transformasi digital, fragmentasi data antar-lembaga, minimnya talenta AI, integritas tata kelola yang masih rendah, keterbatasan kapasitas SDM, hingga kerentanan keamanan siber dan lemahnya sinergi lintas sektoral.

Apresiasi Opini WTP dan Catatan 3 Masalah Klasik

Baca Juga: BPK Pontianak: Syarat Tangkap Hiu dan Pari Wajib Kantongi Kartu Nelayan SIPJI

Dalam kesempatan itu, BPK mengapresiasi pencapaian Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, KKP, dan Barantin yang berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Kendati demikian, seluruh pimpinan instansi diminta tidak lekas berpuas diri atas capaian administratif tersebut.

"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperbaiki kelemahan sehingga tata kelola pemerintahan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

BPK mencatat bahwa sejumlah permasalahan klasik masih ditemukan pada empat entitas tersebut yang terangkum dalam tiga isu strategis utama:

• Sistem Pengendalian Intern (SPI): Kelemahan sistem kontrol masih membayangi mekanisme pengelolaan kas, penerimaan negara, belanja, dana hibah, akuntabilitas perjalanan dinas, hingga alur proses pembayaran.

• Penatausahaan Aset Negara: Ditemukan ketidakakuratan pencatatan inventaris, ketidakjelasan status hukum aset, adanya aset terbengkalai, serta aset yang sudah tidak beroperasi namun masih tercantum secara administratif.

• Kepatuhan Perundang-undangan: Pelanggaran aturan masih terjadi pada mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelaksanaan kontrak kerja sama, tata kelola hibah, dan pengelolaan penerimaan negara.

Menanggapi berbagai temuan pemeriksaan tersebut, BPK menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga terkait untuk segera mengeksekusi langkah-langkah perbaikan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK guna memperkuat sistem pengendalian internal secara menyeluruh.

Baca Juga: Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi Penuhi Panggilan KPK, Jubir: Pemeriksaan Sudah Dijadwalkan Kamis Ini