Cak Imin dan Menag Bahas Standar Keamanan Ponpes Usai Tragedi Al Khoziny

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di kediamannya di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/10/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat langkah peningkatan standar keamanan dan kelayakan pondok pesantren di seluruh Indonesia, menyusul runtuhnya musala di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Hari ini kita membahas pembangunan pondok pesantren yang belum memenuhi standar. Kita tahu, jumlah pesantren di Indonesia sudah mencapai lebih dari 40 ribu,” ujar Cak Imin.

Ia menjelaskan, mayoritas santri berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, dengan kondisi fasilitas pesantren yang masih terbatas.

“Rata-rata santri berasal dari desa dengan fasilitas yang sederhana. Itulah ciri khas pesantren kita—tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat,” imbuh Ketua Umum PKB itu.

Cak Imin menambahkan, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan pesantren dan akan memperbarui data nasional pondok pesantren. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah cepat untuk mencegah risiko keselamatan di lingkungan pesantren.

“Pemetaan ulang ini akan kita jadikan acuan bersama lintas kementerian agar langkah mitigasi bisa segera dijalankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah guna memastikan kondisi bangunan dan sistem keamanan mereka.

“Kami akan lakukan pendataan lebih dulu, lalu memanggil para pimpinan pesantren untuk membahas langkah perbaikan,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di rumah dinas Menko PM.

Ia menegaskan, Kemenag akan turun langsung ke lapangan, mulai dari Kalimantan hingga Sulawesi, untuk memantau kondisi fisik bangunan pondok pesantren.

“Saya sendiri akan turun memantau. Kita ingin memastikan tidak ada lagi bangunan pesantren yang rawan ambruk,” tegasnya.

Selain itu, Nasaruddin juga meminta kerja sama pemerintah daerah untuk memastikan pesantren mematuhi standar bangunan layak dan perizinan resmi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar turut mengawasi izin bangunan dan standar kelayakan pesantren secara menyeluruh,” pungkasnya.[zul]