CBA Desak Prabowo Copot Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Ini Alasannya

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita layak untuk ikut direshuffle. Pasalnya, dia dinilai telah mempermalukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan ini bermula dari kasus gagal bayar perusahaan properti PT Asiana Senopati milik istri Agus, Loemongga Haoemasan. Berdasarkan Putusan Perdamaian No. 880/PN Jaksel tertanggal 29 April 2024, perusahaan tersebut diwajibkan melunasi utang senilai Rp 76,96 miliar.

Namun, hingga batas waktu Juni 2024, baru Rp 2,5 miliar yang dibayarkan. Sisanya, Rp 74,46 miliar, belum terselesaikan.

“Agus sudah mempermalukan publik sekaligus pemerintahan Prabowo. Kalau kepada satu pihak saja ingkar janji, bagaimana dengan presiden? Lebih baik Agus segera dicopot dari kursi Menteri Perindustrian,” kata Uchok dalam keterangannya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurut Uchok, persoalan ini tidak bisa dianggap sekadar masalah bisnis keluarga. Kegagalan memenuhi kewajiban hukum, katanya, otomatis mencoreng kredibilitas seorang pejabat negara.

“Kalau putusan pengadilan saja tidak dihormati, bagaimana bisa dipercaya mengemban amanah besar di kabinet?” sindirnya.

Kasus ini sekaligus menambah kuat wacana reshuffle yang belakangan ramai dibicarakan di lingkaran Istana. Posisi Agus sebagai kader Partai Golkar pun dinilai semakin rawan.

“Jika Presiden Prabowo ingin menunjukkan ketegasan sekaligus komitmen pada pemerintahan bersih, Agus harus masuk daftar reshuffle. Jangan sampai masalah pribadi seorang menteri mencederai wibawa Presiden,” tekan Uchok.

Hingga kini, Agus Gumiwang maupun pihak Kementerian Perindustrian belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, tekanan politik terus meningkat.

Jika reshuffle dilakukan, Prabowo bisa mendapat citra sebagai pemimpin tegas. Namun bila tidak, isu ini berpotensi menjadi bola panas yang menggoyang kepercayaan publik pada kabinet.[zul]